DPR Kritik Dirut Pertamina, Mufti Anam: Rakyat Marah Besar Pak
Caption Foto: Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Mufti Anam. (Sumber: TV Parlemen)TODAYNEWS.ID – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mendapat kritik tajam dari anggota Komisi VI DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (11/3/2025).
Para anggota dewan menyoroti dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang menyeret Pertamina.
Meskipun agenda RDP tidak secara spesifik membahas kasus tersebut, para anggota Komisi VI tetap meminta klarifikasi dari Simon.
Mereka menuntut transparansi terkait skandal yang tengah menjadi perhatian publik.
Salah satu anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Mufti Anam, menyatakan kekecewaannya karena Dirut Pertamina tidak membahas kasus korupsi yang tengah hangat.
Menurutnya, para anggota dewan sudah lama menunggu kesempatan untuk mendapatkan penjelasan langsung.
“Jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal ter-update Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan di kesempatan ini,” ujar Mufti.
Rakyat Marah Besar
Mufti menambahkan bahwa masyarakat masih geram terhadap permasalahan di Pertamina. Ia menyebut pelanggan setia perusahaan pelat merah itu merasa tertipu selama bertahun-tahun.
“Pak, di tengah bulan suci Ramadhan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, setiap hari setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya,” ucapnya.
Mufti juga mengingatkan bahwa DPR sudah pernah mempertanyakan kualitas BBM Pertamina sejak Desember 2024 lalu.
Sayangnya, peringatan tersebut kini terbukti sebagai masalah besar yang meledak di hadapan publik.
Ia menyinggung temuan terbaru soal dugaan penyimpangan dalam kontrak Pertamina dengan pihak swasta terkait Pertamax oplosan.
Menurutnya, praktik ini sudah berlangsung sejak 2017 dan merugikan negara lebih dari Rp 1.000 triliun.
“Maka harapan kami, korupsi yang sudah ditangani Kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan, yang katanya sudah merugikan negara lebih dari Rp 1.000 triliun ini, saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya di akhir sesi,” tegas Mufti.
Daftar Panjang Masalah Pertamina
Kasus ini semakin menambah daftar panjang permasalahan yang dihadapi Pertamina.
Publik kini menanti langkah konkret dari manajemen perusahaan untuk menjelaskan dan menyelesaikan dugaan korupsi yang ada.
Seiring meningkatnya tekanan dari DPR dan masyarakat, transparansi menjadi hal yang paling dinantikan.
Pertamina diharapkan bisa memberikan klarifikasi yang memuaskan agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis.
85 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
