DPR Jawab Tuntutan Rakyat, Tunjangan Perumahan Dihentikan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: TODAYNEWS/DhanisTODAYNEWS.ID — Pimpinan DPR akhirnya merespons 17 tuntutan rakyat yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini. Jawaban itu diumumkan dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama seluruh fraksi. Hadir pula Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
Dasco menjelaskan, rapat konsultasi dipimpin Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (4/9/2025). Dalam rapat itu, seluruh fraksi sepakat memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR.
Hasil kesepakatan di antaranya menghentikan tunjangan rumah anggota DPR. Selain itu, kunjungan kerja ke luar negeri akan dimoratorium kecuali menghadiri undangan resmi kenegaraan.
Keputusan ini menanggapi tiga poin utama dalam 17 tuntutan rakyat. Poin tersebut meliputi pembekuan kenaikan gaji/tunjangan, transparansi anggaran, dan pemeriksaan anggota DPR bermasalah.
Sejumlah tokoh publik sebelumnya menyerahkan tuntutan itu lewat gerakan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah. Nama-nama seperti Abigail Limuria, Jerome Polin, Andhyta F Utami, hingga Andovi dan Jovial da Lopez turut hadir di Senayan.
DPR juga menyatakan siap mempublikasikan detail transparansi anggaran. Termasuk besaran take home pay (THP) terbaru setelah pemangkasan tunjangan.
“Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” ucap Dasco membacakan keputusan resmi.
Selain itu, DPR memangkas tunjangan seperti biaya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi. Anggota DPR yang dinonaktifkan partainya juga tidak lagi menerima hak keuangan.
Dasco menegaskan DPR akan menindaklanjuti penonaktifan anggota bermasalah melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Proses itu berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing.
“Enam, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” tegas Dasco.
DPR juga menegaskan komitmen keterbukaan. Rincian pemangkasan tunjangan dan komponen gaji anggota DPR dilampirkan dan akan dibagikan kepada awak media.
Dengan keputusan ini, DPR berupaya menunjukkan langkah nyata merespons kritik publik. Namun publik akan terus menantikan tindak lanjut atas janji transparansi yang sudah diumumkan.
3 Total CountPos terkait
Berita Favorit
