DPR Dukung Langkah Menkeu Purbaya Berantas Impor Baja Ilegal

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia, mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya dalam upaya memberantas impor baja ilegal yang merugikan negara dan merusak industri dalam negeri.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis temuan terkait potensi kerugian negara dalam impor komoditas besi dan baja yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Baca Juga

5 hari  lalu

Komisi IX Soroti Minimnya Perlindungan Pekerja Atas Meninggalnya 22 Orang dalam Insiden Kebakaran di Kantor Terra Drone

74 Dhanis Iswara

BPK menyebut terdapat realisasi impor yang tidak didukung Pertek sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar.

Dalam temuannya tersebut, BPK menilai adanya publikasi dua persetujuan impor (PI) besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya yang tidak berdasarkan pada Pertimbangan Teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Karena itu, kata Chusnunia, selain merugikan keuangan negara, impor baja ilegal juga sangat merugikan industri baja nasional dan menyebabkan penurunan produksi, melemahnya rantai pasok, hingga kerugian negara miliaran rupiah per tahun.

Baca Juga

5 hari  lalu

Komisi IX Soroti Minimnya Perlindungan Pekerja Atas Meninggalnya 22 Orang dalam Insiden Kebakaran di Kantor Terra Drone

74 Dhanis Iswara

Chusnunia menjelaskan bahwa kebijakan bea masuk nol persen untuk baja jadi impor asal China dan Vietnam dipastikan akan membuat produsen nasional tersingkir di pasar sendiri.

“Saat ini angka rata-rata utilisasi atau tingkat penggunaan pabrik baja nasional hanya sebesar 52,70 persen. Artinya, lebih dari separuh kapasitas produksi baja nasional menganggur. Level playing field hilang, ini soal kedamaian dan keinginan industri strategis bangsa,” kata Chusnunia, Selasa (16/12/2025).

“Produk-produk impor ilegal termasuk baja menggerus pasar domestik dan menciptakan persaingan tidak sehat, akibatnya sektor konstruksi juga terkena imbasnya karena proyek beralih ke baja impor, sehingga pekerja lokal tersingkir,” tambahnya menegaskan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kondisi ini secara langsung menciptakan efek domino, mulai dari penurunan utilisasi pabrik, ancaman PHK, hingga melemahnya rantai pasok di industri pendukung.

Karenanya tidak mendukung sikap tegas Kementerian Keuangan yang berjanji akan mengambil tindakan tegas seperti memperketat pengawasan Bea Cukai untuk melindungi industri baja dalam negeri dari serbuan impor ilegal.

“Kita mendukung Langkah Pemerintah untuk menertibkan impor baja ilegal ini untuk melindungi strategi industri dalam negeri,” pungkasnya.