DPR Desak Kejagung Transparan Tangani Kasus Riza Chalid

TODAYNEWS.ID — Anggota Komisi III DPR Soederson Tandra mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) lebih transparan dalam menangani kasus korupsi minyak mentah dan produksi kilang. Kasus ini menyeret pengusaha Mohammad Riza Chalid sebagai tersangka.

Tandra menyampaikan hal itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Ia menekankan perlunya keterbukaan Kejagung agar tidak menimbulkan spekulasi publik.

Baca Juga

2 hari  lalu

Dugaan Korupsi Kuota Haji, Menag Nasaruddin Buka Pintu untuk KPK Lakukan Penyidikan di Kementeriannya

34 Dhanis Iswara

“Kita mengawasi saja dan meminta agar kasus ini dibuka seterang-terangnya,” ujar Tandra. Menurutnya, transparansi akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum.

Politikus itu menegaskan, DPR tidak ingin mengintervensi penyidikan. Ia menghormati kewenangan penuh Kejagung dalam mengusut perkara.

“Urusan teknis penyidikan itu merupakan bagian dari kewenangan Kejagung. Tentu Kejagung punya teknik bagaimana mengungkap kasus ini,” jelasnya.

Baca Juga

5 hari  lalu

KPK Sita Dokumen di Ditjen Kemenkes Terkait Kasus Suap Pembangunan RSUD Kolaka Timur

85 Afrizal Ilmi

Sejak ditetapkan tersangka pada 10 Juli 2025, Riza Chalid belum memenuhi panggilan penyidik. Padahal, pemanggilan sudah dilakukan berulang kali.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membeberkan data kehadiran Riza. Ia menyebut pengusaha tersebut sudah tiga kali mangkir dari pemeriksaan.

“Riza tidak hadir pada Kamis 24 Juli, Senin 28 Juli, dan Senin 4 Agustus,” kata Anang. Ketidakhadiran ini membuat proses hukum berjalan lambat.

Kejagung kini menyiapkan langkah lanjutan. Salah satunya dengan menyiapkan status daftar pencarian orang (DPO).

Selain itu, opsi pengajuan red notice ke Interpol juga sedang diproses. Kejagung menyebut pengajuan ini membutuhkan kelengkapan administrasi.

“Pengajuan red notice masih dalam proses. Kami sedang melengkapi data dan persyaratan,” jelas Anang.

Hingga kini, Kejagung belum resmi menetapkan Riza Chalid sebagai DPO. Namun, opsi tersebut terbuka jika ia terus menghindari panggilan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur lama dalam bisnis minyak nasional. DPR menegaskan akan terus mengawasi jalannya penyidikan hingga tuntas.

11 Total Count