Diskusi Publik Soroti Relasi KPK dan Kejaksaan di Tengah Isu Penegakan Hukum

TODAYNEWS.ID — Ketegangan hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung kembali menjadi sorotan publik. Isu tersebut dibahas dalam diskusi bertajuk “Kejagung vs KPK: Koruptor Tertawa” yang digelar Koalisi Jurnalis Anti Korupsi pada Rabu (7/1/2026).

Diskusi itu menghadirkan mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Ketua PBHI Julius Ibrani, serta Ketua Umum Baladhika Adhyaksa Yunan Buwana. Acara tersebut dipandu Kanugrahan dari Jaringan Jurnalis Jakarta.

Baca Juga

16 jam  lalu

DPR Ingatkan Pesan Presiden: Prabowo Tidak Anti Kritik

5 Dhanis Iswara

Forum tersebut menyoroti dinamika hubungan kedua lembaga penegak hukum. Pembahasan difokuskan pada isu yang dinilai memengaruhi persepsi publik terhadap penanganan perkara korupsi.

Salah satu isu yang dibahas adalah laporan dugaan korupsi yang disebut melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus). Laporan tersebut telah diterima KPK sejak Mei 2024.

KPK menyatakan laporan itu masih berada dalam tahap telaah dan pengumpulan bahan keterangan. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai status lanjutan laporan tersebut.

Baca Juga

2 hari  lalu

KPK Periksa Kembali Beni Saputra Terkait Dugaan Suap Ijon Proyek di Bekasi

5 Afrizal Ilmi

Belum adanya kejelasan apakah perkara tersebut telah naik ke tahap penyelidikan atau tidak menimbulkan berbagai spekulasi. Kondisi ini dinilai turut memengaruhi kepercayaan publik.

Selain itu, diskusi juga menyinggung operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah jaksa. OTT tersebut terjadi dalam tiga perkara berbeda.

Meskipun secara hukum OTT merupakan penindakan yang berdiri sendiri, situasi tersebut membentuk persepsi adanya ketegangan relasi antar lembaga. Persepsi ini berkembang di ruang publik.

Yudi Purnomo menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan laporan oleh aparat penegak hukum. “Ketika penegak hukum tidak berjalan seirama, pihak yang dirugikan bukan hanya lembaga, tetapi publik,” ujarnya.

Menurut Yudi, kejelasan status laporan diperlukan agar tidak memicu spekulasi di masyarakat. “Jika koordinasi melemah, ruang bagi pelaku korupsi justru semakin terbuka,” katanya.

Ketua PBHI Julius Ibrani menyatakan OTT terhadap aparat penegak hukum tidak semestinya dipahami sebagai benturan antar lembaga. Namun, ia mengakui situasi relasi yang tegang memengaruhi cara publik memandang peristiwa tersebut.

“Ketika gesekan muncul di ruang publik, kepercayaan masyarakat terhadap arah penegakan hukum ikut terpengaruh,” ujar Julius. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi antar lembaga.

Sementara itu, Ketua Umum Baladhika Adhyaksa Yunan Buwana menilai sinergi harus dibangun di atas integritas aparat. “Soliditas tanpa integritas tidak cukup. Aparat penegak hukum harus bersih agar setiap tindakan memiliki legitimasi moral,” ucapnya.

Yunan menegaskan kolaborasi perlu terwujud sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan. “Jika koordinasi berubah menjadi rivalitas, yang pertama terdampak adalah kepercayaan publik,” katanya.