Demo Indonesia Gelap di DPRD Jatim Jilid II, Massa Tolak Kebijakan Prabowo

TODAYNEWS.ID – Ratusan masyarakat dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi Indonesia Gelap jilid II di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Jumat (21/2).

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain penolakan efesiensi anggaran yang berdampak pada dana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur hungga menolak wacana peluncuruan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Pantauan TodayNews.id, massa aksi mulai memadati lokasi sekitar pukul 09.45 WIB. Mereka datang membawa sejumlah poster yang berisi kekecewaan terhadap sejumah kebinakan pemerintah.

Koordiantor Aliansi Arek Gerakan Rakyat  Thanthowy mengungkapkan demo ini sebagai bentuk dukungan solidaritas terhadap aksi Indonesia Gelap Nasional.

“Tuntutan kami se-Nasional sama, pertama mendesak pemerintah agar segera mengesahkan UU Perlindungan pekerja perempuan atau rumah tangga, UU Masyarakat Adat, dan UU Perampasan Aset dan menuntut untuk segera mengesahkan UU pro rakyat,” kata Thantowy.

Tak hanya itu, aksi ini juga menolak pemangkasan anggaran di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

“Pendidikan itu dipotong Rp110 triliununtuk efisiensi yang disebut Prabowo, tetapi kabinetnya sendiri tidak efisien,” katanya.

Lalu, anggaran untuk pekerjaan umum (PU) yang dipotong Rp80 triliun. Menurutnya, alokasi untuk rakyat ini dihabisi oleh Presiden Prabowo.

Menurutnya, efesiensi yang dilakukan ini untuk dialokasikan ke sektor lain, seperti Makan Bergizi Gratis.

“Salah satunya MBG yang menurut kami lebih cocok untuk investasi sosial, bukan pendidikan,” jelasnya.

Kemudian, jug menolak Danantara. Pasalnya, program yang rencananya diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Senin (24/2) mendatang itu tiba-tiba masuk Undang-undang BUMN.

“Ternyata dalam tata kelolanya dewas dan struktuknya sebenarnya itu elit dan oligarki dari nasional, siapanya Luhut, siapanya Jokowi dan lainnya,” katanya.

“Kami melihatnya itu bagi-bagi kue ekonomi untuk investasikan uang rakyat/negara secara legal. Kalau tata kelola buruk bisa berakhir dengan investasi di Malaysia dan tempat lain. Kami melawan konsep Danantara tanpa tata kelola yang solid, transparan dan akuntabel,” tandasnya.

134 Total Count