TODAYNEWS.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar membantu mengawasi setiap proyek pembangunan.
Pramono mengatakan bahwa pihaknya akan membuka ruang seluas-luasnya kepada KPK terkait agenda pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahanya.
“Tadi diingatkan beberapa kasus lama yang belum selesai, tentunya itu menjadi catatan dan kami juga akan, kalau memang kasus itu belum berhenti tentunya pemerintah Jakarta juga mempersiapkan diri untuk itu,”ujar Pramono, Senin (24/3/2025).
Pramono menegaskan Pemprov DKI tentu akan membantu KPK dalam melakukan proses penegakkan hukum di wilayahnya.
“Intinya adalah, pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh,” ujar Pramono.
Pramono juga meminta KPK agar membantu melakukan pengawasan terhadap potensi dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Kemudian hal yang berkaitan dengan barang milik daerah, dan yang terakhir adalah area monitoring center for prevention untuk pencegahan,” ucapnya.
Pramono menambahkan, upaya kerja sama dengan KPK itu harus dilakukan sebagai bentuk atensi Pemprov DKI Jakarta melawan perilaku koruptif di lingkungan pemerintahannya.
“Dan untuk itu kami akan membuka diri. Bahkan beberapa yang pengawasannya dulu mungkin agak kurang terbuka nanti akan kami buat terbuka, termasuk terutama yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah,” tandas Pramono. (GIB)
Tidak ada komentar