Cari Solusi Antrean Puluhan Tahun, Kemenhaj Godok Wacana War Tiket Haji

TODAYNEWS.ID — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mewacanakan skema “war tiket haji” sebagai alternatif untuk mengatasi antrean panjang yang kini mencapai hingga 26 tahun.

Gagasan ini masih sebatas wacana, namun menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah dalam mencari solusi sistem penyelenggaraan haji yang lebih efisien.

Baca Juga

6 hari  lalu

Kepala BNPB Hadir di Manado Pastikan Penanganan Darurat Bencana Gempabumi M 7,6 Berjalan Terpadu

96 Akbar Budi

Menurut Irfan, antrean haji yang panjang menjadi persoalan serius. Calon jamaah yang mendaftar saat ini bahkan diperkirakan baru bisa berangkat pada 2052.

Ia menjelaskan konsep “war tiket” sebagai mekanisme pembelian langsung berdasarkan kuota yang tersedia. Skema ini disebut menyerupai sistem pemesanan tiket dalam waktu terbatas.

“Waktu itu pemerintah mengumumkan, biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji silakan membayar. Semacam war ticket,” kata Irfan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Pemerintah Percepat Penanganan Dampak Gempa M7,6 di Sulut dan Malut

77 Dhanis Iswara

Gagasan tersebut, lanjutnya, muncul dari diskusi internal di kementerian. Salah satunya bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Jujur, ketika kita bicara tentang antrean, pemikiran kami di Kementerian, terutama pemikiran dari Wamen saya yang sangat progresif itu, muncul: Apakah perlu antrean yang begitu lama?,” ujarnya.

Irfan juga menyinggung sistem penyelenggaraan haji sebelum adanya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia menyebut saat itu antrean belum menjadi persoalan seperti sekarang.

“Apakah perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH? Sebelum ada BPKH, insya Allah tidak ada antrean,” bebernya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa skema tersebut tidak mudah untuk diterapkan. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum menjadi kebijakan resmi.

Menurutnya, wacana ini masih dalam tahap awal pemikiran. Pemerintah belum mengambil keputusan terkait implementasinya.

“Apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang untuk diputuskan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa diskusi akan terus dilakukan. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan tetap adil bagi seluruh calon jamaah.

“Sebagai sebuah wacana, tentu bisa sah-sah saja untuk kita pikirkan,” pungkasnya.