Buka Seminar Hari Anti Korupsi, Wagub Rano Tekankan Pentingnya Integritas BUMD di Era Tantangan Global

TODAYNEWS.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, membuka Seminar dan Kegiatan Keluarga Berintegritas BUMD dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Jakarta Barat, pada Selasa (25/11). Pada kesempatan ini, ia menegaskan bahwa integritas BUMD dan tata kelola yang kuat menjadi kunci agar badan usaha tetap relevan, adaptif, dan berdaya saing di tengah kompleksitas tantangan global.

“BUMD harus menjadikan integritas sebagai napas organisasi, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Tanpa integritas, transformasi tidak mungkin berjalan efektif,” ujarnya.

Kegiatan bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi: Transformasi Tata Kelola BUMD Berintegritas Menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya” ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang praktis, terukur, dan implementatif.

Rano menjelaskan bahwa meski dunia menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian beberapa tahun terakhir, Jakarta tetap berada dalam kondisi stabil. Pada triwulan ketiga 2025, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 4,96 persen, sementara inflasi terjaga di angka 2,69 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang mencapai 2,86 persen.

Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kontribusi BUMD dalam menjaga layanan publik, menggerakkan roda ekonomi, serta memastikan keberlanjutan pembangunan kota. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa tahun 2026 akan membawa berbagai risiko baru—mulai dari ketidakpastian geopolitik, ancaman siber, hingga persaingan ekonomi regional yang semakin ketat.

“Dalam situasi seperti ini, integritas dan tata kelola yang kokoh bukan hanya penting, tetapi merupakan kebutuhan dasar,” tegas Wagub Rano.

Transformasi BUMD pun menjadi agenda strategis Pemprov DKI Jakarta untuk menyokong visi besar menjadikan Jakarta sebagai Top 50 Global City pada 2029, lalu melangkah menuju Top 20 Global City pada 2045. Karena itu, seluruh proses bisnis, layanan publik, hingga pengelolaan aset daerah harus mengikuti prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Rano juga mendorong seluruh BUMD untuk terus memperkuat pengendalian internal serta menyesuaikan mekanisme tata kelola dengan dinamika risiko terkini. Menurutnya, nilai transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan harus menjadi bagian dari rutinitas kerja.

“Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) harus dipercepat dan dituntaskan secara konsisten. Integritas bukan hanya soal bebas dari korupsi, tetapi merupakan karakter kejujuran, profesionalitas, kedisiplinan, dan keberanian untuk berbuat benar meskipun tidak ada yang melihat,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak menyatukan langkah membangun tata kelola BUMD yang bersih, modern, dan terpercaya.

“Ketika integritas menjadi budaya, daya saing dan kepercayaan publik insya allah akan mengikuti,” tutupnya.