Bromo Kembali Terbakar, DPR Pertanyakan Efektivitas Pengawasan Kemenhut

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera mengambil langkah cepat menyusul kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Sebagai informasi, insiden kebakaran tersebut menghanguskan kawasan Sabana Pengol sebelum akhirnya meluas hingga ke area Jemplang akibat tiupan angin kencang.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Buka Debat Pemilu VI, Rahmat Bagja: Berdebatlah Sekeras-kerasnya demi Demokrasi

137 Akbar Budi

Jaelani menilai Kemenhut tidak bisa lagi menjadikan faktor alam sebagai alasan terjadinya kebakaran. Sebab, menurutnya, BMKG telah jauh-jauh hari mengingatkan adanya potensi karhutla akibat anomali cuaca yang kuat.

“Kemenhut tidak boleh lagi beralasan karena faktor alam sebagai pemicu kebakaran, sebab BMKG jauh hari telah memperingatkan adanya potensi karhutla akibat anomali cuaca yang kuat,” ujar Jaelani di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai berulangnya insiden serupa mencerminkan kelemahan serius dalam sistem pencegahan dan penanggulangan bencana di kawasan konservasi nasional.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, DPR: Semoga Tak Berlangsung Lama

185 Dhanis

Ia menuntut evaluasi menyeluruh serta pembenahan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan dan patroli di lapangan.

“Kementerian Kehutanan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas tata kelola pencegahan dan penanggulangan karhutla di kawasan TNBTS karena kejadian ini bukanlah yang pertama kali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jaelani mendorong kementerian terkait untuk memperkuat sistem deteksi dini berbasis teknologi modern guna mencegah perluasan titik api di masa mendatang.

Penggunaan data spasial dan citra satelit dinilai menjadi suatu keharusan agar respon penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur.

“Harusnya Kemenhut menetapkan standar operasional pengawasan, patroli, deteksi dini, dan respon cepat di titik rawan kebakaran, sehingga kawasan kebakaran tidak terus berulang,” ucap Jaelani.

Selain itu, Legislator asal Sulawesi Tenggara juga menekankan pentingnya penetapan prosedur mitigasi yang jelas dan transparan bagi kelangsungan ekosistem maupun sektor pariwisata.

Kebijakan mitigasi yang diyakini secara komprehensif mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi di tanah air.

“Kami mendorong Kementerian Kehutanan memperkuat sistem deteksi dan pemantauan kebakaran berdasarkan data spasial, citra satelit, pemantauan cuaca, serta pemetaan titik rawan api, dengan menetapkan indikator peringatan dini dan prosedur penutupan kawasan berdasarkan tingkat risiko yang diukur,” pungkasnya.