Bawaslu Perkuat Akuntabilitas Kinerja Lewat IKU dan Aplikasi CERMAT

TODAYNEWS.ID – Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, menegaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) harus menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas sekaligus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

Menurutnya, IKU tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui capaian kerja yang terukur, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi.

Baca Juga

18 jam  lalu

Puluhan Daerah Kekurangan Anggaran, DPR Desak Solusi Cepat dari Pemerintah

64 Dhanis Iswara

Pernyataan tersebut disampaikan Herwyn saat menutup Rapat Koordinasi Pre-Launching Aplikasi E-Monev IKU Pengawas Pemilu serta Penandatanganan IKU Pengawas Pemilu di Jakarta, Selasa (4/8/2026) lalu.

“Pernyataan yang kita tandatangani ini menjadi patokan dan panduan dalam pelaksanaan tugas. Saya berharap Bapak/Ibu dan saya tidak hanya menandatanganinya. Itu pernyataan kita, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk Tuhan, bangsa, dan negara,” ungkap Herwyn.

Herwyn mengingatkan bahwa komitmen yang tertuang dalam dokumen kinerja merupakan tanggung jawab yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Baca Juga

4 hari  lalu

DPR Ingin Kehadiran Ocean Institute of Indonesia Dapat Mendorong Transformasi SDM Nelayan

182 Dhanis Iswara

Ia berharap seluruh jajaran Bawaslu tidak sekadar menandatangani dokumen, tetapi juga menjalankan setiap target yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab.

Dalam kesempatan itu, Herwyn bersama pimpinan Bawaslu provinsi menandatangani Pernyataan Kinerja Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target tersebut, menurutnya, menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang menandatangani.

Ia menjelaskan, sistem penilaian kinerja tidak hanya dilakukan secara internal. Evaluasi juga dilakukan melalui penilaian mandiri (self-assessment), penilaian rekan sejawat (peer assessment), serta penilaian publik (public assessment).

Dengan mekanisme tersebut, kinerja pengawas Pemilu akan dinilai berdasarkan hasil, kualitas, dampak, serta bukti pelaksanaan tugas, bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilakukan.

Herwyn juga menekankan pentingnya membangun budaya dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Setiap pelaksanaan tugas, kata dia, perlu didukung dengan catatan, foto, video, maupun dokumen pendukung lainnya agar seluruh pekerjaan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Pengawas Pemilu tidak cukup hanya menyampaikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan. Seluruh aktivitas harus memiliki bukti yang jelas sehingga keterkaitannya dengan target kinerja dapat dipastikan,” ujarnya.

Untuk mendukung sistem tersebut, Bawaslu memperkenalkan aplikasi E-Monev IKU Pengawas Pemilu yang diberi nama CERMAT (Cermin Akuntabilitas Tugas). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan, pelaporan, pemantauan, hingga evaluasi capaian kinerja seluruh jajaran pengawas Pemilu.

Melalui sistem tersebut, perkembangan pencapaian target dapat dipantau secara berkala sekaligus menjadi dasar dalam menilai kontribusi setiap pelaksanaan tugas terhadap kinerja kelembagaan.

Herwyn berharap penerapan IKU yang didukung aplikasi CERMAT mampu memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil, terutama di masa nontahapan Pemilu dan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, jajaran Bawaslu tetap dituntut menunjukkan kinerja yang terukur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Karena kita menjadi pionir dalam penandatanganan ini, saya berharap kita konsisten melaksanakan kerja-kerja di masa nontahapan Pemilu dan masa efisiensi. Kita harus menjadi teladan bagi kawan-kawan yang lain dan jajaran di bawah kita,” tegas Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat tersebut.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk konsisten menjalankan target yang telah ditetapkan hingga akhir tahun. Hasil evaluasi nantinya diharapkan menjadi dasar dalam membangun budaya kerja yang lebih profesional, dengan fokus pada kualitas, dampak, dan akuntabilitas setiap pelaksanaan tugas.