Bawaslu Lakukan Sejumlah Langkah Strategis Pengawasan dan Pencegahan di Pelaksanaan PSU 6 Agustus

TODAYNEWS.ID – Anggota Bawaslu RI, Puadi menyiapkan sejumlah langkah strategis pengawasan dan pencegahan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2025.

Puadi meminta kepada jajaran Bawaslu daerah turun langsung ke lapangan untuk mengawasi seluruh tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Baca Juga

2 bulan  lalu

Pimpinan Komisi V Kaget Jumlah Penumpang di KM Barcelona yang Terbakar Tidak Sesuai Data Manifes

177 Dhanis Iswara

“Dari sisi pengawasan, dibutuhkan kehadiran aktif dan responsif di lapangan,” kata Puadi kepada TODAYNEWS, Senin (28/7/2025).

Dia mengatakan bahwa Bawaslu juga telah menyediakan posko pengawasan terpadu dan melakukan patroli pengawasan untuk memastikan tidak ada pelanggaran pemilihan yang terjadi jelang pelaksanaan PSU.

“Posko pengawasan terpadu, patroli pengawasan, serta keterbukaan informasi sejak distribusi logistik hingga hari pemungutan harus dipastikan berjalan efektif,” ujar Puadi.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Putusan MK Pisah Pemilu, Bawaslu Sesuaikan Strategi Pengawasan

148 Akbar Budi

Tidak hanya itu saja, Bawaslu juga melakukan penguatan terhadap pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Bawaslu juga perlu mempertimbangkan penguatan personel pengawas di TPS rawan, termasuk dari luar daerah jika perlu,” kata Puadi.

“Yang tak kalah penting, pendekatan kolaboratif dengan peserta pemilu perlu ditempuh,” tambah dia.

Dia mengajak seluruh peserta pemiu untuk menandatangani pakta integritas agar pelaksana pemilu berjalan bersih.

“Ajakan menandatangani pakta integritas dan koordinasi dengan aparat penegak hukum akan membantu menciptakan suasana PSU yang lebih bersih dan berintegritas,” jelas Puadi.

Dia menambahkan, PSU bukan sekadar pengulangan teknis, melainkan kesempatan memulihkan kepercayaan publik.

“Maka, pencegahan dan pengawasan harus dirancang bukan hanya untuk menghindari pelanggaran, tetapi juga memastikan pemilu benar-benar berpihak pada rakyat, bukan kekuasaan,” pungkas Doktor jebolan Universitas Nasional itu.

133 Total Count