Bawaslu Dorong Kampus Jadi Mitra Strategis dalam Membangun Demokrasi Berbasis Pengetahuan

TODAYNEWS.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong perguruan tinggi berperan aktif dalam membangun ekosistem demokrasi berbasis pengetahuan.

Peran kampus dinilai penting untuk memperkuat daya kritis masyarakat, meningkatkan literasi digital, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

Baca Juga

6 hari  lalu

Putusan MK Bakal Jadi Hambatan Politik Gibran Menuju 2029

196 Akbar Budi

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, hubungan antara Bawaslu dan perguruan tinggi tidak seharusnya terbatas pada kerja sama kelembagaan maupun kegiatan sosialisasi.

Kolaborasi tersebut perlu dikembangkan sebagai ruang pertukaran pengetahuan dan pemikiran kritis untuk memperkuat kualitas demokrasi.

Hal itu disampaikan Puadi dalam kegiatan Bawaslu Campus Connect bertajuk “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” di Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (13/10/2026).

Baca Juga

6 jam  lalu

Menakar Arah Politik Demokrat Menuju 2029: Antara Dukungan ke Prabowo dan Peluang AHY

45 Akbar Budi

“Bagi kami, hubungan antara Bawaslu dan perguruan tinggi bukan sekadar kerja sama kelembagaan atau forum sosialisasi. Lebih dari itu, hubungan ini merupakan bagian dari ikhtiar membangun ekosistem demokrasi berbasis pengetahuan,” kata Puadi.

Menurut dia, demokrasi tidak dapat berkembang apabila institusi publik hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa membuka ruang dialog dan menerima masukan. Demokrasi yang sehat justru tumbuh melalui interaksi antara lembaga publik, kalangan akademisi, dan generasi muda.

Puadi menambahkan, demokrasi tidak cukup ditopang oleh regulasi dan keberadaan institusi. Demokrasi juga membutuhkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis agar masyarakat dapat berpartisipasi secara sadar dalam kehidupan demokratis.

“Demokrasi yang sehat ini tidak hanya ditopang oleh regulasi dan institusi. Demokrasi membutuhkan satu pengetahuan, demokrasi membutuhkan satu nalar yang sangat kritis,” ujarnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI itu juga menekankan pentingnya kebebasan akademik dan partisipasi warga negara, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin memengaruhi penyebaran informasi di ruang publik.

Kemampuan masyarakat untuk membedakan fakta dan manipulasi, kata Puadi, menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Kebebasan akademik termasuk juga partisipasi warga negara serta kemampuan bagaimana masyarakat membedakan antara fakta dan manipulasi,” katanya.

Kampus sebagai laboratorium demokrasi

Puadi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai laboratorium demokrasi. Kampus menjadi ruang bagi masyarakat akademik untuk menguji gagasan, memperdebatkan argumentasi, mengembangkan pengetahuan, sekaligus mempersiapkan generasi penerus bangsa.

“Karena itu kampus memiliki posisi yang menurut kami sangat strategis. Kampus adalah tempat diuji, argumentasi untuk diperdebatkan, pengetahuan dikembangkan dan masa depan dipersiapkan,” kata Puadi.

Melalui kegiatan Bawaslu Campus Connect, Bawaslu berupaya memperkuat hubungan dengan perguruan tinggi untuk mendorong keterlibatan sivitas akademika dalam pengawasan pemilu dan pengembangan demokrasi.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui riset, penguatan literasi digital, serta pengawasan partisipatif. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya memiliki kemampuan teknologi, tetapi juga integritas, daya kritis, dan komitmen untuk menjaga demokrasi Indonesia.

Adaput kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, yakni Heri Herdiawanto dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Khairul Fahmi dari Universitas Andalas, Reno Fernandes dari Laboratorium Sosiologi UNP, Wirdyaningsih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta Ngudi Astuti, Wakil Dekan III FISIP Universitas Jayabaya.