Banggar DPR Sebut APBN 2026 Akan Digunakan untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Produktif
Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid saat menyerahkan laporan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rapat Paripurna. Dok: Tv ParlemenTODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2026 akan digunakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi produktif dan inklusif sesuai dengan rencana kerja pemerintah (RKP) pada tahun depan.
Pernyataan itu disampaikan Gus Jazil, sapaannya pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP pada 2026, Kamis (24/7/2025).
“Berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, Badan Anggaran bertugas untuk melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN, dan harus sudah selesai paling lambat pada Juli,” terang Ketua Fraksi PKB DPR RI itu.
Dia mengatakan, Banggar telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada 1–22 Juli 2025. Dalam rapat itu disepakati pembentukan empat panitia kerja (Panja).
Pada rapat kerja 22 Juli 2025, seluruh laporan panja telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP 2026 yang akan menjadi bahan dasar bagi pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2026 beserta nota keuangannya.
Gus Jazil mengatakan, dalam RKP 2026, pemerintah mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Pemerintah juga sudah menetapkan target sasaran dan indikator pembangunan 2026.
Rinciannya, target pertumbuhan ekonomi 5,20-5,80 persen, GNI per kapita USD 5.520, penurunan intensitas emisi GRK 37,14 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, rasio gini 0,377-0,380, kemiskinan ekstrem 0,0-0,5 persen, dan indeks modal manusia 0,57.
Selanjutnya indeks kesejahteraan petani 0,7731, dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen.
Kemudian pemerintah juga telah menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional. Di antaranya, memperkokoh Ideologi Pancasila, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Pemerintah juga akan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” papar Wakil Ketua Umum PKB itu.
Dia mengatakan, pemerintah juga akan menempuh berbagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi, termasuk dukungan melalui program pembangunan daerah. Salah satunya, menyediakan alokasi program dan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.
Dalam kesempatan itu, Gus Jazil juga menyampaikan tentang kebijakan umum bidang perpajakan, belanja pemerintah pusat, kebijakan subsidi energi, arah kebijakan umum transfer ke daerah,dan kebijakan pembiayaan anggaran.
29 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar