Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kiri) bersama Azis Samual (kanan), saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar. (Foto: Istimewa)TODAYNEWS.ID – Menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Partai Golkar yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2025, ada beberapa agenda strategis yang diputuskan dan menjadi arah perjuangan Partai Golkar ke depan. Agenda strategis tersebut merupakan langkah-langkah strategis konsolidatif baik yang bersifat ke dalam maupun keluar.
Partai Golkar saat ini memasuki fase penguatan kelembagaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Agenda strategis ini bukan sekedar rutinitas organisasi, melainkan upaya sadar untuk mendorong soliditas kader.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh kader dari pusat hingga daerah memiliki kesatuan gerak dan pemikiran yang kompak. Langkah ini mencakup penguatan kelembagaan baik secara vertikal maupun horizontal untuk memastikan seluruh mesin partai bekerja secara efektif. Dengan konsolidasi ini diharapkan dapat meningkatan soliditas dan kohesivitas kader,” kata Azis Samual, tokoh senior Partai Golkar saat dihubungi melalui telepon selulernya pada hari Senin, 22 Desember 2025.
Menurut Azis, konsolidasi merupakan keharusan mutlak bagi eksistensi Partai Golkar khususnya dalam menghadapi dinamika politik yang semakin berkembang. Azis menambahkan di samping agenda konsolidasi, Rapimnas Golkar juga memutuskan tentang agenda strategis mengenai transformasi sistem politik, dan efisiensi demokrasi. Partai Golkar secara tegas mendorong perubahan sistem politik, khususnya terkait mekanisme Pilkada.
“Partai Golkar melalui fraksi Partai Golkar di DPR-RI akan memperjuangkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD. Sikap ini ditempuh berdasarkan evaluasi mendalam bahwa sistem pemilihan langsung saat ini memicu biaya politik yang sangat mahal (High – Cost Politics). Dengan mengembalikan sistem Pilkada ke DPRD, bangsa ini dapat meminimalisasi potensi korupsi akibat biaya kampanye yang tinggi, dan menjaga marwah demokrasi agar lebih substansial dan bermartabat,” ujar Azis.
Partai Golkar menyadari bahwa konsep sustainable authority (otoritas yang berkelanjutan) adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya koalisi yang kokoh dan permanen di pemerintahan Prabowo Subianto, kepastian hukum dan investasi tidak akan terganggu oleh dinamika politik jangka pendek, kebijakan pemerintah akan mendapatkan dukungan mayoritas yang terukur di Parlemen.
Bagi Partai Golkar stabilitas politik adalah bersifat mutlak bagi berlangsungnya pembangunan nasional. Tanpa stabilitas, energi bangsa ini akan habis untuk bertengkar secara politik. Dengan koalisi permanen diyakini akan melahirkan stabilitas, dan stabilitas akan mengakselerasi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
“Untuk menjamin kesinambungan pembangunan, Partai Golkar mendorong pembentukan Koalisi Permanen partai-partai politik pendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita membutuhkan sustainable authority atau otoritas pemerintahan yang berkelanjutan. Stabilitas politik adalah syarat mutlak pembangunan, dengan koalisi yang kuat di parlemen, pemerintah dapat fokus sepenuhnya pada program – program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa terganggu oleh dinamika politik yang kontraproduktif. Dengan terbentuknya koalisi permanen dapat dipastikan bahwa visi Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dapat dilaksanakan tanpa hambatan birokrasi politik,” pungkas Azis