x

Aturan Baru JKP: Buruh di PHK Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan

waktu baca 2 menit
Senin, 17 Feb 2025 13:23 852

JAKARTA, todaynews.id – Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2025 atas perubahan PP nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Sebagai informasi, PP nomor 6 tahun 2025 itu merupakan acuan baru dari aturan yang diresmikan Presiden Prabowo mengenai Undang- Undang BPJS Kesehatan .

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa karyawan/buruh yang di PHK akan mendapat manfaat uang tunai 60 persen per bulan dari upah terakhir selama 6 bulan.

Program bantuan buruh/karyawan itu korban PHP itu ditetapkan pemerintah melalui peraturan BPJS Ketenagakerjaan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Penerbitan Aturan itu digadang-gadang sebagai bentuk perhatian pemerintah  untuk menjamin kebutuhan ekonomi dan hidup layak buruh yang kehilangan pekerjaan.

Aturan itu diresmikan sebagai langkah kongkret pemerintah untuk menjamin hak pekerja dan mencegah khususnya mengenai dampak ekonomi akibat PHK.

Kendati demikian, dalam aturan itu ada pembatasan upah yang dijadikan acuan pemerintah untuk memberikan manfaat JKP kepada buruh. Adapun batasan upah itu yakni maksimal sebesar Rp 5 juta.

“Program ini memberikan manfaat uang tunai, informasi pasar kerja, dan manfaat pelatihan,” tulis PP itu, dikutip Senin (16/2/2025).

Berdasarkan perubahan pasal 21 ayat 1 dan 3 tentang JKP tersebut disebutkan,  jika upah terakhir buruh terkena PHK lebih dari Rp 5 juta, maka JKP yang akan diberikan tetap sesuai dengan batas upah yang ditentukan yaitu 60 persen dari Rp 5 juta.

Sementara itu, pemerintah juga akan melakukan kegiatan evaluasi secara berkala setiap 2 tahun guna menentukan besaran iuran JKP yang diterima berdasarkan batas upah dari pelaksanaan JKP yang berjalan di tahun 2022 lalu.

Keputusan pemerintah tersebut sesuai dengan bunyi amanat PP Nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Program JKP. (GIB)

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
7 days ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA