Laporan: Dhanis
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko. Foto: Dok. Fraksi PKB TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, mengingatkan pengembang perumahan skala besar agar tidak hanya berorientasi membangun hunian komersial dan mewah. Pengembang juga wajib menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema perumahan berimbang.
Hal itu disampaikan Sudjatmiko saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke kawasan Summarecon Serpong, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, kewajiban tersebut penting untuk membantu mengatasi persoalan backlog perumahan yang masih mencapai jutaan rumah tangga di Indonesia.
Dia menegaskan, kewajiban perumahan berimbang telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditawar. Pengembang perumahan skala besar harus menyelenggarakan perumahan berimbang. Semangatnya adalah keadilan dan gotong royong, bagaimana pembangunan perumahan bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sudjatmiko.
Dia menyebut backlog kepemilikan rumah saat ini mencapai sekitar 9,3 juta rumah tangga. Sementara itu, kebutuhan rumah tangga terus bertambah. Kondisi tersebut menunjukkan pembangunan perumahan harus memperhatikan keterjangkauan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan kawasan komersial.
Sudjatmiko mengakui tingginya harga tanah di kawasan perkotaan menjadi salah satu kendala pengembang dalam menyediakan rumah bagi MBR. Namun, persoalan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban.
Menurutnya, pengembang dapat memanfaatkan potensi ekonomi kawasan komersial untuk mendukung pembiayaan pembangunan hunian terjangkau.
“Kita memahami ada tantangan harga tanah yang tinggi. Tapi jangan semua beban itu kemudian dibebankan ke harga tanah. Kawasan besar memiliki aktivitas ekonomi yang berkembang. Potensi ekonomi tersebut harus bisa menjadi bagian dari solusi untuk membantu pembiayaan bagi masyarakat rendah,” jelasnya.
Dia juga meminta pemerintah memberikan dukungan berupa pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), kemudahan pembiayaan, serta insentif fiskal agar harga rumah bagi MBR tetap terjangkau.
Sudjatmiko menekankan rumah bagi MBR tidak boleh sekadar dibangun untuk memenuhi kewajiban administratif. Lokasinya harus memiliki akses terhadap transportasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat kerja, air bersih, dan sanitasi yang memadai.
Selain itu, dia meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan data lengkap mengenai backlog perumahan dan realisasi kewajiban perumahan berimbang oleh pengembang.
Data tersebut akan menjadi dasar Komisi V DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sekaligus memetakan kendala yang dihadapi para pengembang.
“Dalam waktu ke depan, kami ingin mendapatkan data yang lengkap dari Kementerian PKP. Dengan demikian, Komisi V dapat memanggil dan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan pengembang di Indonesia. Kita petakan masalahnya, kita cari hambatannya, dan kita rumuskan solusinya bersama-sama,” katanya.
Untuk itu, Sudjatmiko berharap pemerintah dan pengembang dapat bekerja sama mengatasi persoalan perumahan nasional. Menurutnya, dunia usaha tetap perlu berkembang dan memperoleh keuntungan, tetapi pembangunan juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Editor: Azis Arriadh