Laporan: Dhanis
Foto ilustrasi. Sumber: ChatGPT TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar, meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mewaspadai pelemahan rupiah menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026–2027. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan harga kebutuhan pokok dan menekan daya beli masyarakat.
Legislator dari Fraksi PKB itu menilai, pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan dengan kenaikan suku bunga acuan dan harga pangan menjadi tekanan berlapis bagi masyarakat.
“Rupiah melemah, suku bunga naik, harga pangan mulai naik. Ini tiga pukulan sekaligus untuk rakyat menjelang Nataru. Pemerintah jangan hanya berpatokan pada angka agregat dan mengatakan inflasi masih terkendali,” kata Marwan dalan keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Pada Jumat (20/11/2026), rupiah tercatat berada di level Rp18.292,95 per dolar AS. Sementara itu, BI menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 17–18 November 2026.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23%. Namun, inflasi pangan bergejolak (volatile food) mencapai 5,81%, dengan inflasi cabai rawit menembus 104,35% secara tahunan.
“Yang dirasakan ibu-ibu di pasar tradisional Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan itu bukan angka inflasi 3,23%, melainkan mahalnya harga cabai,” ujarnya.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 18 November 2026 menunjukkan harga cabai merah keriting mencapai Rp100.350 per kilogram dan cabai rawit merah Rp106.250 per kilogram.
Menghadapi tekanan tersebut, Marwan mendorong pemerintah mengambil tiga langkah. Pertama, menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan antardaerah serta memperkuat pengawasan stok untuk mencegah penimbunan.
Kedua, memastikan kenaikan BI-Rate tidak membebani pelaku usaha kecil melalui kenaikan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit UMKM.
“Pedagang kecil dan petani tidak boleh menjadi korban dari kebijakan stabilisasi rupiah. Pemerintah harus memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap terjangkau,” tegasnya.
Ketiga, mempercepat Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar untuk menekan lonjakan harga menjelang Nataru.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu menegaskan pemerintah perlu melakukan intervensi sejak dini sebelum kenaikan harga semakin membebani masyarakat.
“Pemerintah harus hadir mengintervensi sebelum harga melonjak, bukan setelah rakyat menjerit,” pungkas Marwan.
Editor: Azis Arriadh