Laporan: Dhanis
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh. Foto: Dok. Fraksi PKB TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, meminta pemerintah memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ninik itu, keberhasilan program JKN tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan negara. Hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat program tersebut ketika membutuhkan layanan kesehatan.
“Jangan sampai besarnya anggaran yang dialokasikan negara tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” kata Ninik dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Ia menilai, pengawasan terhadap pengelolaan dana JKN harus berjalan beriringan dengan pembenahan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.
“Dana JKN harus benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta, sehingga ketika masyarakat sakit, mereka mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya tanpa dipersulit,” ujarnya.
Adapun sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian kata Ninik, masih adanya kendala administrasi kepesertaan, antrean pelayanan, ketersediaan obat, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta kurangnya kejelasan informasi mengenai prosedur pelayanan.
Lebih lanjut, Ninik mengatakan, persoalan tata kelola juga menjadi perhatian Komisi IX DPR dalam menjaga keberlanjutan program JKN. Terlebih, pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran lebih dari Rp 60 triliun dana APBN yang telah dikucurkan untuk mendukung keberlanjutan JKN.
Besarnya dukungan negara itu kata Ninik, harus disertai pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan atau fraud.
Untuk itu, Ninik menilai pemberantasan fraud tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya menyelamatkan keuangan negara. Langkah tersebut juga berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat sebagai penerima manfaat program JKN.
Menurut dia, praktik kecurangan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan berpotensi mengganggu efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mengurangi kualitas pelayanan yang semestinya diterima peserta.
Karena itu, pengawasan harus mencakup dua aspek sekaligus, yakni integritas pengelolaan dana dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan.
“Pengawasan dana JKN harus berjalan beriringan dengan pengawasan kualitas pelayanan. Jangan hanya memastikan uang negara tidak dikorupsi, tetapi juga pastikan masyarakat tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
Editor: Azis Arriadh