x

DKPP Jadwalkan Sidang 4 Perkara Dugaan Pelanggaran Etik Pasca Putusan MK

Laporan: Dhanis

waktu baca 2 menit
Jumat, 20 Nov 2026 14:00 10

TODAYNEWS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melimpahkan empat dari lima aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 menjadi perkara. Keempat aduan tersebut dinyatakan memenuhi syarat dalam proses verifikasi materiil.

“Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito, pada Kamis (19/11/2026).

Heddy menjelaskan, dua aduan pertama dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil pada 4 November 2026. Kedua aduan tersebut masing-masing disampaikan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta Muhammad Afghan Ababil.

Kedua aduan itu kemudian dilimpahkan ke Bagian Persidangan DKPP pada 9 November 2026. Masing-masing teregistrasi dengan Nomor Perkara 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan 27-PKE-DKPP/XI/2026.

Sementara itu, dua aduan lainnya dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil pada 10 November 2026. Aduan tersebut disampaikan Paman Nurlette dan Novi Manaban yang teregistrasi sebagai Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026, serta Denny Indrayana dan kawan-kawan dengan Nomor Perkara 31-PKE-DKPP/XI/2026.

Heddy mengatakan, keempat perkara tersebut akan diperiksa secara bersamaan dalam satu rangkaian sidang. Hal itu dilakukan karena terdapat kesamaan pihak teradu dan pokok aduan yang saling berkaitan.

Sidang pemeriksaan akan berlangsung dalam empat agenda. Pertama, mendengarkan pokok aduan dari pengadu dan jawaban teradu. Kedua, mendengarkan keterangan pihak terkait. Ketiga, mendengarkan keterangan saksi sekaligus memeriksa alat bukti. Keempat, melakukan pendalaman terhadap keterangan para pihak.

“Masing-masing dari keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda, yaitu 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026,” ujar Heddy.

Di sisi lain, satu aduan yang disampaikan Ibnu Jandi dinyatakan gugur. Aduan tersebut sebelumnya berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam tahap verifikasi administrasi.

Menurut Heddy, DKPP telah melakukan verifikasi administrasi terhadap aduan Ibnu Jandi sebanyak dua kali, yakni pada 19 Oktober dan 6 November 2026.

Sekretariat DKPP juga telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Ibnu Jandi selaku pengadu pada 9 November 2026. Status gugur tersebut ditetapkan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor BA-37/DKPP/SET-02/XI/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026.

“Hingga batas waktu 18 November 2026 tidak ada perbaikan yang disampaikan oleh Pengadu sehingga aduan tersebut berstatus gugur,” kata Heddy.

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA