Laporan: Azis Arriadh
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mengampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP). Foto: Dinas PPAPP DKI Jakarta TODAYNEWS.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak warga mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengetahui ke mana mereka bisa melapor. Edukasi ini akan berlangsung di 50 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta mulai 19 November hingga 10 Desember 2026.
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta bekerja sama dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP). Sebanyak 13 perguruan tinggi juga terlibat dalam kegiatan ini.
Setiap lokasi menargetkan sekitar 50 peserta dari lingkungan setempat. Sasaran kampanye mencakup pengurus RT/RW, tokoh masyarakat dan agama, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dasawisma, Posyandu, pengelola RPTRA, Karang Taruna, organisasi perempuan, kelompok masyarakat, serta Majelis Taklim.
Kampanye ini mengusung tema “Jakarta Kota Global yang Aman dan Berkeadilan bagi Perempuan dan Anak”. Pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, dan warga akan membahas peran masing-masing dalam mencegah kekerasan.
Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, pembangunan Jakarta sebagai kota global juga mencakup tanggung jawab menjamin keamanan, kesetaraan, dan perlindungan hak warga seiring dengan kemajuan ekonomi dan infrastruktur.
Melalui pesan “Cegah Kekerasan, Lindungi Penyintas, Tegakkan Keadilan”, warga diajak mengambil peran sejak muncul indikasi kekerasan. Menurut Dwi, peran itu juga mencakup pemberian dukungan yang aman dan bebas stigma bagi penyintas serta upaya bersama agar korban memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan.
Dwi berharap warga memahami beragam bentuk kekerasan dan dampaknya. Pemahaman itu diharapkan membantu warga merespons tanpa menyalahkan korban dan mengetahui layanan yang dapat dihubungi ketika perempuan atau anak membutuhkan perlindungan.
“Pencegahan kekerasan tidak dapat hanya mengandalkan penanganan setelah kasus terjadi, tetapi perlu diperkuat melalui edukasi, kepedulian, dan keberanian masyarakat untuk mengenali serta melaporkan indikasi kekerasan sejak dini,” kata Dwi dalam keterangan resmi, Kamis.
Komisi E DPRD DKI Jakarta akan membawakan materi “Jakarta Aman bagi Perempuan dan Anak: Suara Warga, Komitmen Bersama”. Perguruan tinggi akan membahas perilaku di lingkungan sehari-hari dan di ruang digital melalui materi “Mengubah Cara Pandang dan Perilaku untuk Memutus Rantai Kekerasan di Ruang Nyata dan Digital”.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) akan menyampaikan materi “Akses Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Jakarta”.
Peserta diharapkan memahami mekanisme rujukan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan. Saat memberikan dukungan, warga perlu menjaga kerahasiaan, keselamatan, dan martabat korban.
Editor: Azis Arriadh