Laporan: Dhanis
Harga Minyak Goreng Kemasan di ritel modern terpantau mengalami kenaikan. Foto: TODAYNEWS/Dhanis TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menilai harga minyak goreng yang masih tinggi menunjukkan bahwa pengendalian inflasi belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menjadikan stabilitas harga dan rendahnya inflasi sebagai indikator keberhasilan kebijakan pangan. Sebab, harga yang tidak mengalami kenaikan belum tentu berarti kebutuhan pokok sudah terjangkau oleh masyarakat.
“Pemerintah jangan hanya melihat angka inflasi yang rendah sebagai keberhasilan. Kalau harga minyak goreng sudah telanjur tinggi, kemudian bertahan di level tersebut, masyarakat tetap merasakan beban yang berat. Stabil bukan berarti sudah terjangkau,” ujar Riyono, pada Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Riyono merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2026 yang mencatat harga rata-rata harga minyak goreng, mulai dari jenis curah, premium, dan Minyakita, mencapai Rp20.219.
Menurut Riyono, tingginya harga minyak goreng perlu menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari. Dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro, khususnya di sektor kuliner.
Legislator PKS dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi, mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia.
“Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Seharusnya kekuatan produksi tersebut juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui harga minyak goreng yang terjangkau. Jangan sampai bahan bakunya melimpah, tetapi masyarakat justru kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang wajar,” katanya.
Riyono meminta pemerintah memperbaiki pengendalian harga melalui pengawasan pasokan dan distribusi. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap rantai perdagangan yang berpotensi menyebabkan harga minyak goreng tetap tinggi di tingkat konsumen.
Ia mendorong kementerian terkait, Perum Bulog, dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan distribusi, terutama Minyakita yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan harga lebih terjangkau.
Selain memastikan ketersediaan barang, legislator dari Fraksi PKS itu meminta pemerintah mengawasi penjualan Minyakita agar distribusinya merata hingga pasar tradisional.
“Ukuran keberhasilan kebijakan pangan bukan sekadar harga tidak naik, tetapi ketika masyarakat benar-benar mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga juga diikuti dengan keterjangkauan, bukan membiarkan harga tinggi menjadi sesuatu yang dianggap normal,” pungkas Riyono.
Editor: Azis Arriadh