x

RUU Adminduk Ditarget Rampung Januari 2027, DPR Siapkan Single Identity Number

Laporan: Dhanis

waktu baca 2 menit
Senin, 16 Nov 2026 19:00 0

TODAYNEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi langkah DPR RI yang tengah membahas Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan sekaligus menyempurnakan berbagai kekurangan dalam sistem yang berlaku saat ini.

Tito mengatakan, pembahasan RUU Adminduk menjadi langkah strategis untuk mendukung penguatan sistem perlindungan elektronik dan mewujudkan Satu Data Indonesia.

“Jadi kami pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPR. Karena dengan adanya RUU ini akan memperkuat administrasi kependudukan kita akan menjadi lebih kuat,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, revisi regulasi tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat sistem administrasi kependudukan, tetapi juga memperbaiki berbagai celah dan kekurangan yang selama ini masih ditemukan.

“Di samping memperkuat sistem, ini juga bisa memperbaiki celah-celah kekurangan dari sistem administrasi kependudukan yang sudah ada. Dan ini akan masuk pada arah tiga perubahan sistem perlindungan elektronik, Satu Data Indonesia dan lain-lain,” ujar Tito.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk, Aria Bima, mengatakan pihaknya akan segera memulai pembahasan regulasi tersebut.

DPR menargetkan RUU Adminduk dapat diselesaikan pada Januari 2027, sebelum pembahasan RUU Pemilu rampung.

“Kami secepatnya akan selesaikan sebelum undang-undang pemilu ini selesai. Nanti tahapan-tahapan kita akan langsung melakukan komunikasi dan rapat pertama akan kita segera selenggarakan,” kata Aria Bima.

Ia menyebut Komisi II DPR akan segera menyusun agenda dan jadwal rapat untuk memulai pembahasan RUU Adminduk.

“Kalau tidak hari ini, besok kita akan menyusun jadwal agenda rapat untuk RUU Adminduk, yang mana kita harapkan single identity number untuk semua hal,” ujarnya.

Dia menegaskan, target penyelesaian RUU Adminduk ditetapkan pada Januari 2027. Menurutnya, regulasi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan RUU Pemilu.

“Kami usahakan Januari sudah selesai. Sebelum RUU Pemilu. Karena RUU Adminduk itu di dalam, inherent di dalam RUU Pemilu,” jelas Aria Bima.

Dengan demikian, pembaruan sistem administrasi kependudukan diharapkan dapat menjadi fondasi penguatan identitas tunggal masyarakat yang terintegrasi, sekaligus mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan sistem kepemiluan yang lebih baik.

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

3 days ago
4 days ago
4 days ago
4 days ago
4 days ago
6 days ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA