DPR Minta Pemerintah Perketat Penindakan Rokok Ilegal

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim, mendukung langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperketat pengawasan dan menindak peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, keberadaan rokok tanpa cukai tersebut telah mengganggu persaingan usaha dan merugikan industri hasil tembakau yang selama ini menjalankan kewajiban sesuai ketentuan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Mardani: Niat Pengunduran Diri Gibran Tak Akan Hentikan Proses HMP di DPR

27 Dhanis

Chusnunia mengatakan, maraknya peredaran rokok ilegal menjadi persoalan serius bagi keberlangsungan industri tembakau nasional. Dia merujuk hasil survei littered pack survey yang mencatat tingkat peredaran rokok ilegal di sejumlah kota besar di Indonesia mencapai 10,77 persen.

“Pelaku industri rokok legal yang telah membayar cukai dan berkontribusi maksimal tentunya merasa dirugikan dan tertekan oleh gempuran rokok ilegal yang tidak tersentuh beban yang sama,” kata Chusnunia pada Sabtu (15/11/2026).

Politikus asal Lampung itu juga mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bersama lembaga terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal sepanjang 2026.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Komisi III Desak Pembentukan Pansus Penyadapan

40 Akbar Budi

Berdasarkan data hingga Oktober 2026, DJBC telah menyita sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal. Jumlah tersebut meningkat sekitar 80 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, Chusnunia menilai pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah pembinaan bagi produsen maupun pelaku usaha agar dapat beralih ke sektor usaha yang legal.

“Selain penindakan harus ada upaya konkret pemerintah untuk mendorong produsen atau pelaku usaha rokok ilegal untuk diberikan pendampingan dan kemudahan akses perizinan agar dapat beralih menjadi usaha yang resmi,” tambahnya.

Legislator dari Fraksi PKB itu mengingatkan, keberadaan industri rokok ilegal tidak hanya berdampak pada persaingan usaha, tetapi juga berpotensi mengancam penyerapan tenaga kerja di industri hasil tembakau.

Menurut Chusnunia, tekanan terhadap industri rokok legal dapat memicu penurunan kapasitas produksi. Jika kondisi tersebut berlanjut, perusahaan berisiko mengurangi jam kerja hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja.

Dampaknya juga dapat dirasakan petani tembakau dan cengkeh. Penurunan produksi industri legal berpotensi mengurangi permintaan bahan baku dari petani lokal sehingga memengaruhi rantai pasok sektor perkebunan.

“Berkurangnya produksi dari pabrik legal pastinya berdampak langsung pada menurunnya permintaan dan serapan tembakau serta cengkeh dari petani lokal. Kami mendesak pemerintah untuk menindak peredaran rokok ilegal, negara harus hadir untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat,” pungkasnya.