PKB Serahkan kepada Prabowo soal Dua Nama Calon Wapres

TODAYNEWS.ID – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan partainya tidak akan mengajukan nama kandidat untuk mengisi jabatan Wakil Presiden RI yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan disampaikan kepada MPR RI.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kapolri Minta Tambahan Waktu untuk Tuntaskan Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Empat Eks Pejabat Polri Terseret

21 Dhanis

Pernyataan tersebut disampaikan Neng Eem seusai mengikuti Rapat Gabungan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

“Untuk cawapres, kita sepenuhnya serahkan kepada Bapak Presiden. Namun, MPR secara institusional hari ini mengirimkan surat kepada Presiden agar mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR untuk nanti dipilih dan diputuskan dalam sidang paripurna,” kata Neng Eem.

Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut PKB tidak membahas pengusulan kandidat tertentu. Pembahasan lebih diarahkan pada tata cara dan tahapan konstitusional yang harus ditempuh MPR dalam menyikapi kekosongan jabatan wakil presiden.

Baca Juga

4 hari  lalu

Jazilul Desak DPR Percepat Pembahasan RUU Penyadapan Usai Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

33 Dhanis

“Tidak ada usulan PKB mengusulkan nama. Kita tadi lebih berbicara tentang mekanisme, bagaimana secara konstitusional apabila terjadi kekosongan wapres, maka tahapan yang harus dilakukan MPR seperti apa,” jelasnya.

Neng Eem memastikan seluruh kandidat yang nantinya diajukan Presiden Prabowo akan ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku di MPR.

“Siapa pun nanti yang diusulkan sebagai calon wakil presiden itu akan kita proses,” tuturnya.

Lebih lanjut, Neng Eem mengatakan Rapat Gabungan MPR juga membahas agenda kelembagaan, termasuk penentuan jadwal sidang paripurna untuk menindaklanjuti kekosongan posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Dalam rapat itu, MPR turut menyepakati pembentukan tim ad hoc atau tim verifikasi. Tim ini akan bertugas meneliti kelengkapan dan kesesuaian persyaratan para kandidat yang diajukan Presiden dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita juga membentuk tim ad hoc, tim verifikasi. Tim verifikasi itu untuk memverifikasi calon-calon wakil presiden yang nanti diusulkan oleh Presiden, apakah sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang ada atau tidak,” ujarnya.

Ia menegaskan, fokus pembahasan MPR saat ini adalah memastikan seluruh proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai mekanisme konstitusi, bukan menentukan figur pengganti secara sepihak.

Adapun sidang paripurna MPR untuk menindaklanjuti proses tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.

“Kita hanya menanti tahapan konstitusional seperti apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai MPR secara institusional,” pungkas Neng Eem.