Polemik Ijazah Gibran Jadi Evaluasi, DPR Ingin Penyetaraan Ijazah Diatur dalam UU Sisdiknas

TODAYNEWS.ID – Komisi X DPR RI berencana memasukkan ketentuan mengenai penyetaraan ijazah ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Langkah ini didorong menyusul polemik surat penyetaraan ijazah SMA mantan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang menjadi perhatian publik dan membuatnya harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wapres.

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Jadwalkan Usulan HMP Gibran Masuk Paripurna 12 November

16 Dhanis

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai polemik tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah, khususnya kementerian yang menangani urusan pendidikan, agar memiliki regulasi yang lebih jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Menurut Lalu, persoalan penyetaraan ijazah Gibran merupakan pukulan telak bagi institusi yang membidangi pendidikan. Namun, peristiwa tersebut semestinya tidak hanya dilihat sebagai persoalan administratif, melainkan menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola pendidikan nasional.

“Ini pukulan telak sebenarnya bagi kementerian yang membidangi pendidikan. Tetapi ini menjadi warning tidak hanya bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan,” kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

Anggaran BNPB Dipangkas 75% di Tengah Ancaman Karhutla

25 Dhanis

Lalu menilai kepastian regulasi tetap menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan penyetaraan ijazah dapat memunculkan polemik apabila tidak ditopang aturan yang tegas dan mengikat.

“Oleh sebab itu, kejadian yang kemarin menjadi bahan evaluasi kepada kita semua, seluruh pemangku kepentingan, termasuk kami di Komisi X DPR RI,” ujarnya.

“Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu,” lanjut politisi PKB itu.

Karena itu, Komisi X DPR RI mendorong agar persoalan penyetaraan pendidikan mendapat pengaturan khusus dalam revisi UU Sisdiknas. Dengan demikian, pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dalam menentukan pengakuan terhadap ijazah dari berbagai jalur pendidikan.

“Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam bab di dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mengajak mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama DPR untuk menyusun aturan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah proses penyetaraan pendidikan.

Lalu berharap, ke depan tidak ada lagi hambatan administratif maupun perdebatan akibat perbedaan interpretasi regulasi, sebagaimana yang mencuat dalam polemik surat penyetaraan ijazah Gibran.

“Kita harus memiliki regulasi yang memang betul-betul digunakan sebagai acuan, jangan menggunakan regulasi yang ganda dengan penafsiran masing-masing yang berbeda-beda,” pungkasnya.