Prabowo Targetkan Tutup 700 BUMN hingga Desember 2026

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 700 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien, merugi, dan bermasalah dalam pengelolaan keuangan hingga Desember 2026.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah merampingkan jumlah BUMN melalui konsolidasi dan efisiensi agar aset negara dikelola secara lebih produktif.

Baca Juga

1 hari  lalu

Prabowo Minta Kabinet Lebih Berani: Jangan Terjebak Menyenangkan Semua Pihak

25 Dhanis

“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” kata Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo mengatakan, jumlah BUMN telah berkurang dari sekitar 1.074 perusahaan menjadi sekitar 364 perusahaan setelah pemerintah melakukan konsolidasi dan perampingan.

Baca Juga

5 jam  lalu

Prabowo Ancam Cabut Konsesi SDA yang Mangkrak Lebih dari Dua Tahun

14 Dhanis

Menurut dia, penataan tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan milik negara mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Prabowo juga mengklaim bahwa upaya efisiensi mulai menunjukkan hasil. Sejumlah BUMN yang sebelumnya terus merugi disebut telah mampu mencatatkan keuntungan setelah dilakukan pembenahan.

Bahkan, ia menyebut ada perusahaan yang mengalami peningkatan keuntungan hingga 200 persen, 300 persen, dan 900 persen.

“BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan, pembenahan BUMN merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Prabowo mengakui, perbaikan pengelolaan kekayaan negara membutuhkan proses dan tidak dapat dilakukan secara instan. Namun, pemerintah berkomitmen melanjutkan reformasi agar pengelolaan aset negara semakin efisien dan berorientasi pada kepentingan rakyat.