Cegah Karhutla Berulang, BPGMN Perkuat Tata Kelola Gambut dan Mangrove

TODAYNEWS.ID – Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola ekosistem gambut nasional. Langkah ini menjadi fokus utama demi menekan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap berulang saat kemarau panjang.

Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko menyampaikan, penanganan kebakaran gambut, terutama saat cuaca ekstrem seperti El Niño sangat krusial agar dampaknya tidak merusak kesehatan maupun mengganggu aktivitas masyarakat.

Read Also

6 day ago

Menjelang Tiga Bulan Jabat Jampidsus, Pengamat: Kinerja Kuntadi Progresif

144 Azis Arriadh

Satyawan menegaskan, upaya penguatan pengelolaan ini berpedoman langsung pada instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Arahan Pak Presiden adalah mengelola gambut sedemikian rupa agar saat terjadi kemarau ekstrem, risiko kebakaran bisa ditekan seminimal mungkin sehingga tidak mengganggu kehidupan dan kesehatan masyarakat,” ujar Satyawan, Sabtu (17/10/2026).

Selain menjaga ekosistem gambut, BPGMN juga mengemban amanat untuk melindungi kawasan mangrove, menekan angka deforestasi, serta merestorasi area gambut dan mangrove yang terlanjur rusak atau terbakar.

Read Also

3 day ago

Prabowo Kirim 200 Pompa Air dan Rp2 Miliar untuk Atasi Karhutla Tanjung Puting

92 Akbar Budi

Demi mengoptimalkan kerja di lapangan, BPGMN bakal mengandalkan pendekatan sains dan teknologi, termasuk penerapan pemodelan tingkat kekeringan dan pemetaan peta rawan karhutla.

Tak hanya itu, pelibatan pakar lintas disiplin mulai dari ahli hidrologi, revegetasi, sosial-ekonomi, hingga spesialis mangrove juga turut diperkuat.

Satyawan menambahkan, pihaknya menargetkan penurunan kejadian karhutla secara bertahap di wilayah-wilayah rawan, sembari memetakan sekitar 500 lebih Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menggarisbawahi pentingnya sinergi antarlembaga. Menurutnya, penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendirian oleh BPGMN.

“Kolaborasi adalah kunci. BPGMN merupakan bagian dari entitas yang bertugas menangani karhutla, sehingga koordinasi lintas lembaga harus semakin diperkuat,” kata Sriyanto.

Sriyanto juga menekankan pentingnya sistem deteksi dini melalui analisis korelasi dan pemodelan proyeksi. Salah satu indikator vital yang wajib dipantau secara berkala adalah tinggi muka air tanah gambut.

“Permasalahan harus bisa dideteksi dan diidentifikasi sejak awal. Jika tinggi permukaan air gambut sudah turun melebihi batas aman, misalnya di bawah 40 sentimeter, tindakan intervensi harus segera dilakukan,” tegasnya.