Komisi XI DPR Desak Reformasi Pasar Modal Usai IHSG Anjlok

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar, meminta pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera membenahi tata kelola pasar modal untuk memulihkan kepercayaan investor.

Desakan tersebut muncul setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan tajam pada Jumat (16/10/2026). Gejolak pasar itu terjadi di tengah rencana penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia.

Marwan menilai, penurunan IHSG harus menjadi momentum bagi regulator untuk mengevaluasi berbagai persoalan mendasar di pasar modal, terutama menyangkut transparansi kepemilikan saham dan pengawasan transaksi.

Baca Juga

3 hari  lalu

Gandeng Teknologi Digital, Pemerintah Dorong Modernisasi 200 Situs Budaya

113 Akbar Budi

“Anjloknya IHSG ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah dan regulator pasar modal. Kepercayaan investor harus dipulihkan melalui pembenahan yang nyata, terukur, dan bisa dibuktikan di lapangan,” ujar Marwan di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan Marwan, IHSG sempat merosot 8,01 persen ke level 5.393,924 hingga memicu penghentian sementara perdagangan atau trading halt di BEI. Tekanan jual kemudian berlanjut setelah perdagangan dibuka kembali, dengan indeks turun 10,68 persen ke posisi 5.237,33.

Menurut Marwan, salah satu persoalan yang perlu segera ditangani adalah keterbukaan struktur kepemilikan saham. Ia menegaskan, upaya memperbaiki persepsi investor global tidak cukup dilakukan melalui pernyataan atau klarifikasi, tetapi harus disertai langkah nyata yang dapat diverifikasi.

Baca Juga

4 hari  lalu

Pengamat Baca Sinyal Jokowi: Pilpres 2029 Bisa Tanpa Prabowo, Gibran Berpeluang Naik Kelas

40 Akbar Budi

“Masalah transparansi ini harus dijawab dengan pembuktian, bukan sekadar pernyataan. Pemerintah dan regulator perlu menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham dapat ditelusuri dengan jelas,” katanya.

Minta pengawasan transaksi diperketat

Usulan reklasifikasi Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market oleh MSCI turut menjadi perhatian dalam gejolak pasar tersebut.

Kekhawatiran terkait transparansi kepemilikan saham, potensi manipulasi harga, serta efektivitas reformasi bursa menjadi sejumlah persoalan yang perlu dijawab oleh regulator.

Marwan meminta OJK dan BEI memperkuat pengawasan terhadap transaksi yang dinilai tidak wajar, termasuk dugaan perdagangan yang dilakukan secara terkoordinasi.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah praktik yang merugikan investor dan menjaga integritas pasar modal.

“Regulator perlu meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang tidak wajar, termasuk dugaan perdagangan terkoordinasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar investor memperoleh perlindungan,” kata mantan Menteri Desa tersebut.

Selain memperketat pengawasan, legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pemerintah dan regulator menyusun peta jalan reformasi pasar modal yang memiliki target terukur.

Menurut dia, rencana pembenahan perlu dilengkapi jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang dapat diakses publik. Dengan begitu, perkembangan reformasi dapat dipantau dan dinilai secara objektif oleh investor.

Marwan mengingatkan, komunikasi regulator kepada MSCI maupun pelaku pasar tidak boleh berhenti pada upaya meredam kekhawatiran. Penjelasan yang disampaikan harus didukung data akurat dan kemajuan reformasi yang bisa dibuktikan.

Waspadai dampak terhadap investasi

Marwan juga mengingatkan bahwa gejolak pasar saham berpotensi menimbulkan dampak lebih luas terhadap iklim investasi dan pembiayaan sektor riil.

Menurut dia, melemahnya kepercayaan investor dapat memengaruhi arus modal, sekaligus meningkatkan ketidakpastian bagi dunia usaha yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan bisnisnya.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan kebijakan pemulihan pasar modal tidak hanya berorientasi pada stabilisasi indeks dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi pasar dalam jangka panjang.

“Kepercayaan investor yang tergerus dapat memengaruhi arus modal dan pembiayaan dunia usaha. Komunikasi kebijakan harus didukung data dan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan untuk meredam kepanikan,” ujar legislator asal Jawa Tengah itu.

Marwan berharap pembenahan dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah, OJK, dan BEI agar transparansi, kredibilitas, serta perlindungan investor di pasar modal Indonesia dapat diperkuat.