Laporan: Akbar Budi Prasetia
Anggota Bawaslu RI Puadi saat diwawancarai wartawan di sela-sela kegiatan Bawaslu Campus Connect bertajuk “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” di Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang, Sumatra Barat, Selasa (13/10/2026). Foto: TODAYNEWS/Dhanis TODAYNEWS.ID — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi, mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi potensi pelanggaran pemilu, termasuk penyebaran hoaks, disinformasi di platform digital, hingga praktik politik uang menjelang Pemilu 2029.
Puadi mengatakan, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan pemilu.
Hal itu disampaikan Puadi di sela-sela kegiatan Bawaslu Campus Connect bertajuk “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” di Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (13/10/2026).
“Dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029 nanti, tentunya Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi pengawasan, tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan,” kata Puadi kepada wartawan.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan tersebut mencakup penanganan dugaan pelanggaran informasi, seperti hoaks dan disinformasi, serta praktik politik uang.
Karena itu, Bawaslu mengajak mahasiswa untuk berkolaborasi dalam mengawasi jalannya proses demokrasi. Partisipasi mahasiswa dinilai penting untuk membantu menyampaikan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran pemilu.
“Ketika ada informasi awal mengenai dugaan-dugaan pelanggaran, tentunya kita akan menindaklanjutinya melalui proses penelusuran,” jelas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu RI itu.
Puadi juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Menurut dia, pengawasan tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan konvensional di ruang fisik, tetapi perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika informasi di ruang digital.
“Tugas pengawasan tidak hanya di ruang-ruang fisik secara klasik, tetapi bagaimana kita melakukan transformasi digital yang tentunya ada parameter, ada etika, kemudian ada transparansi, termasuk juga bagaimana bisa membangun demokrasi yang berintegritas,” tutur Puadi.
Ia berharap kolaborasi antara Bawaslu, perguruan tinggi, dan mahasiswa dapat memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus mendorong terciptanya ekosistem demokrasi digital yang transparan dan berintegritas.
Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu juga mendorong keterlibatan kalangan akademisi dan pakar untuk memperkuat pemahaman mengenai transformasi kelembagaan serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan pemilu.
Editor: Azis Arriadh