x

DPR Sahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang

Laporan: Akbar Budi Prasetia

waktu baca 2 menit
Selasa, 6 Okt 2026 14:35 357

TODAYNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Putih Sari, menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang.

“Sekarang kami akan menanyakan kepada seluruh fraksi apakah RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta rapat yang disambut suara gemuruh dan tepuk tangan dari sejumlah perwakilan buruh yang hadir dalam rapat paripurna untuk mengawal pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dengan persetujuan tersebut, DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah menerima hasil pembahasan RUU tersebut bersama DPR RI. Pemerintah juga menyetujui agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk selanjutnya diambil keputusan dalam rapat paripurna.

“Berdasarkan seluruh hasil pembahasan bersama DPR RI dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh seluruh pandangan serta masukkan dalam proses pembahasan, pemerintah menyatakan dapat menerima RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dan menyetujui agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk selanjutnya diambil keputusan dalam rapat paripurna DPR RI,” kata Yassierli dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I dengan DPR RI di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA