Hotspot Karhutla Turun, Sumsel Jadi Provinsi Prioritas dengan Titik Panas Tertinggi

TODAYNEWS.ID – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melaporkan bahwa jumlah titik panas atau hotspot imbas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia menurun berdasarkan pemantauan terbaru.

Meski demikian, Kemenhut tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan operasi pengendalian karhutla, terutama di wilayah yang masih memiliki konsentrasi titik panas tinggi.

Baca Juga

1 hari  lalu

KKP Bangun Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Aceh Jaya

201 Azis Arriadh

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Sabtu (3/10/2026) pukul 21.10 WIB, terdapat 666 hotspot high confidence secara nasional.

Data tersebut diperoleh berdasarkan pantauan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20.

Berdasarkan keterangan tertulis Kemenhut yang diterima, pada Senin (5/10/2026), jumlah tersebut turun 605 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.271 hotspot.

Baca Juga

1 minggu  lalu

ICW Desak Periksa Pemberi Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

122 Afrizal Ilmi

Dari enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian karhutla, Sumatera Selatan mencatat jumlah hotspot terbanyak, yakni 254 titik. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 83 titik.

Sementara itu, jumlah hotspot di Kalimantan Tengah turun dari 355 menjadi 96 titik. Lalu, Kalimantan Barat juga mengalami penurunan dari 246 menjadi 26 titik.

Adapun Riau tercatat memiliki 32 titik panas, setelah sehari sebelumnya tidak terdeteksi hotspot high confidence. Sedangkan Kalimantan Selatan turun dari 42 menjadi 18 titik, sedangkan Jambi tercatat tiga titik setelah sebelumnya nihil.

Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas tersebut memiliki 429 hotspot high confidence, turun dari 726 titik pada hari sebelumnya.

Penurunan jumlah titik panas secara nasional ini menjadi perkembangan yang positif, namun dinamika antarwilayah tetap berbeda.

Kemenhut menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit, sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas areal yang terbakar.

“Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Oleh karena itu, setiap indikasi tetap harus diverifikasi melalui groundcheck untuk memastikan kondisi aktual serta menentukan respons yang diperlukan di lapangan,” demikian keterangan Kemenhut.