Impor Susu Capai 80 Persen, DPR Minta Pemerintah Genjot Produksi Dalam Negeri

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina, menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor susu. Menurutnya produksi susu dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional, sementara 80 persen lainnya berasal dari impor.

Menurut Nevi, kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian, terutama karena susu merupakan salah satu sumber gizi penting bagi anak-anak.

Baca Juga

4 hari  lalu

DPR Minta Investigasi Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

116 Afrizal Ilmi

Karena itu, peningkatan produksi susu dalam negeri perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.

“Produksi susu nasional itu baru 20 persen, 80 persennya impor. Nah, ini jadi perhatian buat kita semua untuk pemenuhan gizi sumber daya manusia, terutama anak-anak kita. Jadi ada beberapa hal yang harus kita usulkan,” kata Nevi dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/9/2026).

Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat II itu pun mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan produksi susu nasional.

Baca Juga

3 hari  lalu

DPR Minta Aturan Pajak Marketplace Terbit Sebelum November

593 Dhanis

Sebab itu, Nevi mengusulkan sejumlah langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap susu impor.

Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat regulasi yang melindungi harga susu di tingkat peternak serta memberikan dukungan anggaran bagi pengembangan sektor hulu.

Selain itu, koperasi peternak dinilai perlu diintegrasikan dengan ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, hingga akses pembiayaan untuk hilirisasi.

“Pertama adalah regulasi perlindungan harga susu. Yang kedua adalah dukungan anggaran untuk hulu produksi. Yang ketiga adalah integrasi koperasi ke ekosistem MBG atau Koperasi Merah Putih,” ujar Nevi.

Lebih lanjut, politisi PKS itu juga mendorong pengawasan terhadap peta jalan swasembada susu 2025-2029 serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi.

Menurut dia, kedua hal tersebut diperlukan agar kebijakan peningkatan produksi susu tidak berhenti pada tataran program.

Penguatan koperasi, kata Nevi, dapat menjadi salah satu fondasi dalam membangun ekosistem susu nasional.

“Yang keempat adalah akses pembiayaan hilirisasi, yang kelima pengawasan peta jalan swasembada susu 2025–2029, dan yang keenam penguatan kapasitas kelembagaan koperasi,” pungkas Nevi.

Dengan dukungan regulasi, pembiayaan, dan kelembagaan yang memadai, produksi susu dalam negeri diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga ketergantungan terhadap impor dapat ditekan.