Wacana Pileg Digelar Lebih Dulu, Pengamat Soroti Efek Ekor Jas dan Putusan MK

TODAYNEWS.ID – Wacana memisahkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) kembali muncul dalam pembahasan desain Pemilu 2029.

Pengamat Politik dari Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan pemisahan Pileg dan Pilpres bukan sekadar persoalan perubahan jadwal. Menurutnya, desain tersebut juga akan memengaruhi cara mengukur kekuatan partai politik dan kandidat presiden.

Baca Juga

1 hari  lalu

Lapas Rasa Resort Mewah? Pimpinan DPR Buka Suara Soal Temuan Vila hingga Golf Mini di Cibinong!

62 Akbar Budi

Salah satu konsekuensinya, kata Arifki, adalah berkurangnya efek ekor jas atau coattail effect. Efek tersebut terjadi ketika popularitas kandidat presiden turut mendongkrak perolehan suara partai politik yang mengusungnya.

“Kalau dipisah, partai harus membuktikan kekuatannya sendiri. Kandidat Presiden juga harus memenangkan pertarungannya sendiri,” ujar Arifki, Jumat (25/9/2026).

Menurut dia, pemisahan Pileg dan Pilpres juga memungkinkan perolehan suara partai dan suara kandidat presiden dibaca secara lebih terpisah.

Baca Juga

1 hari  lalu

Bawaslu Siap Beri Keterangan di Sidang Ijazah Wapres Gibran

622 Akbar Budi

Sebab, dalam pemilu yang digelar secara serentak, pemilih menentukan pilihan untuk presiden sekaligus partai politik pada momentum yang sama.

“Belum tentu orang yang memilih seorang Presiden akan memilih partai yang sama untuk DPR. Pemilu terpisah membuka ruang lebih besar bagi pemilih untuk membuat dua keputusan politik yang berbeda,” katanya.

Pileg Jadi Peta Kekuatan Partai

Arifki menilai, jika Pileg digelar lebih dahulu, hasilnya dapat menjadi gambaran kekuatan politik terbaru sebelum partai-partai menentukan arah koalisi untuk Pilpres.

Dengan demikian, proses negosiasi pencalonan presiden dapat menggunakan hasil Pileg sebagai salah satu basis perhitungan.

“Bargaining menuju Pilpres akan dibangun berdasarkan hasil politik yang baru saja diperoleh, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau hasil pemilu lima tahun sebelumnya,” ujarnya.

Namun, Arifki mengingatkan bahwa wacana tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek konstitusional.

Ia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengubah desain keserentakan pemilu mulai 2029. Dalam putusan tersebut, pemilu dibagi menjadi Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah/Lokal.

Pemilu Nasional mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD. Sementara Pemilu Daerah/Lokal mencakup DPRD dan pemilihan kepala daerah.

“Jadi jangan sampai putusan MK dibaca seolah-olah sudah membuka jalan untuk memisahkan Pileg DPR dengan Pilpres. Itu dua hal yang berbeda,” kata Arifki.

Ia juga menyoroti Putusan MK Nomor 120/PUU-XXIII/2025 yang, dalam pertimbangannya, mempertahankan keserentakan pemilihan DPR dan DPD dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Karena itu, menurut Arifki, apabila Pileg dan Pilpres hendak dipisahkan, diperlukan argumentasi konstitusional yang kuat terkait desain tersebut.

Meski demikian, ia menilai gagasan menjadikan hasil Pileg sebagai peta kekuatan politik sebelum Pilpres tetap dapat dibahas.

“Ada logikanya ketika hasil Pileg digunakan sebagai gambaran kekuatan politik terbaru sebelum pencalonan Presiden. Tetapi perubahan itu bukan tanpa konsekuensi. Setelah hasil Pileg keluar, negosiasi koalisi menuju Pilpres justru bisa menjadi fase politik yang sangat dinamis,” ujarnya.

Arifki mengatakan perdebatan mengenai desain Pemilu 2029 sebaiknya tidak hanya berfokus pada pilihan memisahkan atau menyatukan Pileg dan Pilpres.

“Yang lebih penting adalah apa yang ingin kita capai dari desain tersebut. Kalau tujuannya membuat kekuatan partai dan kekuatan kandidat Presiden lebih independen, maka pemisahan punya konsekuensi yang signifikan. Tetapi konsekuensi terhadap sistem presidensial dan putusan MK juga harus dijawab,” katanya.

“Jadi ini bukan cuma soal Pileg dulu atau Pilpres dulu. Ini soal apakah suara partai dan suara Presiden ingin dibiarkan saling mengerek dalam satu momentum, atau diuji lebih mandiri,” pungkas Arifki.