Laporan: Afrizal Ilmi
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Foto: TODAYNEWS/Dhanis TODAYNEWS.ID — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah proses hukum yang dilakukan KPK. Ia juga menegaskan kementeriannya akan kooperatif terhadap penyidikan yang sedang berlangsung.
Nusron menyampaikan hal tersebut usai salat Jumat di kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (18/9/2026). Ia mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah dilakukan aparat penegak hukum.
“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK,” ujar Nusron kepada wartawan. Ia memastikan ATR/BPN akan mengikuti sekaligus membantu proses yang dilakukan KPK.
Menurut Nusron, proses hukum yang berlangsung tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Seluruh jajaran ATR/BPN diminta tetap menjalankan tugas seperti biasa.
“Kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai aparat penegak hukum,” kata Nusron. Ia menegaskan aktivitas pelayanan pertanahan tetap berjalan di tengah proses tersebut.
Nusron menyebut sejumlah layanan di ATR/BPN tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Ia memastikan proses administrasi pertanahan tidak dihentikan karena adanya perkara yang sedang ditangani KPK.
“Insya Allah tidak terganggu, pelayanan tetap jalan, peralihan H10 hari tetap jalan, pengukuhan terjadwal tetap jalan,” tegasnya. Nusron juga meminta jajaran internal kementerian tetap solid dalam menjalankan pelayanan.
Ia berharap proses hukum yang berlangsung dapat menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan di lingkungan ATR/BPN. Pembenahan tersebut terutama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR,” ujar Nusron. Menurutnya, evaluasi dan perbaikan perlu terus dilakukan di lingkungan kantor pertanahan.
Nusron mengatakan komitmen melakukan perubahan sebenarnya telah menjadi perhatian ATR/BPN sejak sebelum adanya perkara tersebut. Kementerian juga telah berupaya mendorong inovasi dalam pelayanan pertanahan.
“Memang sejak awal kami sudah berkomitmen melakukan inovasi dan perubahan-perubahan,” pungkas Nusron. Ia memastikan komitmen tersebut akan tetap dilanjutkan di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
Editor: Aziz Arriadh