Minim PAD, DPR Desak Pusat Bantu Pembangunan Jalan dan Jembatan di Daerah

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Askweni, mendesak pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran yang memadai bagi kabupaten untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan.

Menurut Askweni, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat banyak pemerintah kabupaten masih sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Minta Data Peringatan Dini BMKG Dijadikan Dasar Kebijakan Keselamatan Transportasi

86 Dhanis Iswara

Ia menilai persoalan infrastruktur jalan di daerah perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, ribuan kilometer jalan kabupaten membutuhkan perawatan rutin agar tetap dapat digunakan masyarakat, terutama menjelang musim hujan.

“Saya mohon kepada pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana bagi daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan,” kata Askweni dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Askweni mengatakan pembangunan dan perawatan jalan harus dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, kondisi jalan yang rusak dapat menyulitkan mobilitas masyarakat, mulai dari akses antardesa hingga antarkecamatan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Kritik Listrik RS Sering Mati, DPR: Lagi Operasi Tiba-tiba Mati, Bahaya!

117 Dhanis Iswara

“Sekali lagi, membangun dan merawat jalan karena ribuan kilometer jalan di kabupaten itu setidaknya butuh perawatan setiap tahun. Kalau tidak, masyarakat akan kesulitan akses transportasi dari antarkecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, atau antardesa,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II itu mengingatkan kerusakan jalan dan jembatan berpotensi semakin parah jika tidak segera dilakukan perawatan sebelum musim hujan tiba.

Menurutnya, kondisi infrastruktur yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu distribusi barang dan aktivitas perekonomian di daerah.

Karena itu, Askweni meminta Presiden melalui Menteri Keuangan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan anggaran infrastruktur di kabupaten.

Legislator Fraksi PKS ini juga mendorong pemerintah melakukan realokasi anggaran dari sejumlah pos yang dinilai dapat dihemat agar dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah tetap tersedia.

“Yang penting daerah kabupaten bisa mendapat kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Ini tidak bisa ditunda,” tegasnya.