Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Tangani Kekeringan dan Krisis Air Bersih di Jawa Barat

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani bencana kekeringan serta krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Jawa Barat (Jabar).

Saan mengatakan, DPR telah melakukan langkah antisipasi dengan meninjau langsung sejumlah daerah terdampak kekeringan. Salah satunya dilakukan pimpinan DPR saat mengunjungi Cirebon pada Minggu lalu.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Soroti Sidak Dirjen Imigrasi di Canggu: Jangan Tunggu WNA Viral Baru Bertindak

101 Dhanis Iswara

“Ya, terkait dengan kekeringan, terutama di Jawa Barat, DPR sudah mengantisipasinya. Seperti hari Minggu yang lalu pimpinan DPR ke Cirebon, memang itu daerah yang sangat terdampak,” kata Saan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Saan mengatakan bahwa DPR turut melibatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), balai terkait, serta berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama menangani wilayah yang mengalami kekeringan.

“Beserta dengan Dirjen SDA, bahkan juga dengan balai semua, semua stakeholder, untuk sama-sama menangani daerah-daerah yang kekeringan,” ujarnya.

Baca Juga

2 jam  lalu

DPR Bakal Gelar Rapat Lintas Komisi untuk Kawal Penanganan Pasca-Karhutla

36 Dhanis Iswara

Lebih lanjut, Saan menegaskan, DPR berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah agar penanganan kekeringan dan kekurangan air bersih bagi masyarakat dilakukan secara serius dan terkoordinasi.

Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, DPR, serta pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

“Dan tentu DPR akan terus mendorong, ini bagian dari komitmen DPR, pemerintah dan DPR beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, untuk menangani bencana kekeringan ini dan kekurangan air bersih buat masyarakat itu secara serius,” tuturnya.

“Jadi kita sudah mulai, DPR melakukannya,” demikian Saan.