Atasi Listrik Padam hingga Harga BBM, Prabowo Sampaikan Tiga Instruksi Strategis ke Bahlil

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) untuk bergerak cepat mengatasi persoalan pemadaman listrik yang melanda sejumlah daerah, khususnya di wilayah Kalimantan.

Instruksi tersebut disampaikan usai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga

1 jam  lalu

Menhut Pastikan Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon

34 Azis Arriadh

Bahlil menjelaskan bahwa pemadaman pasokan listrik di beberapa titik belakangan ini murni disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan jaringan oleh PLN, bukan karena krisis pasokan energi.

“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” kata Bahlil kepada wartawan.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemadaman listrik tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan energi. Bahlil memastikan Kementerian ESDM bersama PLN akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Baca Juga

6 hari  lalu

Numpang Helikopter KPU ke Cianjur, Anggota DKPP Tio Aliansyah Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras

108 Dhanis Iswara

“Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya nggak ada masalah,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Bahlil, Presiden juga menetapkan arah kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kepala Negara menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak boleh dinaikkan guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dengan memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia.

“Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM dengan subsidi untuk tidak boleh dinaikan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikan, kira-kira begitu,” tuturnya.

Sementara itu, terkait program hilirisasi, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjalankan komitmen hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan Pasal 33 undang-undang dasar 1945,” pungkasnya.