DPR Soroti Tantangan UHC Akibat Penurunan Transfer Dana Pusat ke Daerah

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, menekankan urgensi komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC).

Menurut legislator Fraksi PKS itu, hal ini menjadi krusial di tengah tantangan penurunan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah terhadap keberlangsungan jaminan kesehatan warga.

Baca Juga

4 hari  lalu

Pakar Hukum: RUU Ketenagakerjaan Harus Visioner, Jangan Cuma ‘Copy-Paste’ UU Lama

84 Dhanis Iswara

“UHC hanya bisa dicapai jika ada komitmen kuat dari kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi warga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS,” kata Ru’yat dalam agenda PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-25 DPR RI, Selasa (14/7/2026).

Menurut Ru’yat, keberpihakan politik anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan, tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.

Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V itu mencontohkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang memberikan perhatian besar terhadap pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.

Baca Juga

8 jam  lalu

Menkeu Purbaya Pastikan Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak

53 Azis Arriadh

“Contoh yang sangat ideal adalah sikap politik anggaran Bupati Kabupaten Bogor yang mengalokasikan anggaran Rp1,2 triliun untuk iuran penerima BPJS PBI. Di Kabupaten Bogor, lebih dari 50 persen penduduknya menerima BPJS PBI,” jelas Ru’yat.

Di sisi lain, Ru’yat menilai persoalan kemampuan fiskal daerah juga harus menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat.

Untuk itu, ia mendorong agar dukungan anggaran kepada kabupaten dan kota diberikan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan serta beban pelayanan publik di masing-masing daerah.

“Itu menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat agar perhatian terhadap kabupaten dan kota melalui anggaran dari pusat juga harus betul-betul proporsional,” pungkasnya.