Bahtra Minta BPN dan PPAT Hadirkan Kepastian Waktu, Tarif, dan Transparansi Layanan Pertanahan

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempercepat reformasi pelayanan pertanahan melalui sistem yang lebih cepat, transparan, pasti, dan terjangkau bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Bahtra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, serta Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga

5 jam  lalu

MK Putuskan Pilkada Tetap Langsung, Bahtra: Fokus RUU Pemilu Dulu

44 Dhanis Iswara

Bahtra menegaskan bahwa kualitas pelayanan PPAT sangat bergantung pada sistem dan regulasi yang dibangun oleh BPN. Karena itu, pembenahan tata kelola pelayanan pertanahan harus menjadi prioritas.

“Mau cepat, aman, transparan, maupun soal biaya, pada akhirnya sangat ditentukan oleh sistem yang dibangun BPN,” kata Bahtra di ruang rapat Komisi II DPR.

Menurutnya, Komisi II DPR RI masih banyak menerima pengaduan masyarakat terkait ketidakpastian waktu penyelesaian, tarif, serta proses pelayanan pertanahan.

Baca Juga

1 jam  lalu

BGN Tindak Lanjut 10 Rekomendasi KPK

46 Akbar Budi

Untuk itu, ATR/BPN diminta menetapkan dan menyosialisasikan standar pelayanan yang memuat kepastian waktu penyelesaian setiap tahapan pengurusan, mulai dari penerimaan berkas, verifikasi, hingga penerbitan dokumen.

Bahtra juga meminta PPAT memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai alur, tahapan, dan estimasi waktu penyelesaian setiap layanan pertanahan sehingga masyarakat memperoleh kepastian sejak awal proses.

Ia menambahkan, keluhan terhadap lambatnya pelayanan pertanahan tidak hanya disampaikan masyarakat, tetapi juga masih dirasakan oleh anggota DPR RI. Karena itu, transformasi pelayanan harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi komitmen di atas kertas.

“Di era digital saat ini, pelayanan publik harus semakin transparan, akuntabel, dan tidak boleh dipersulit. Mari bersama-sama mendukung upaya Presiden Prabowo menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dipercaya masyarakat,” pungkas Bahtra.