DPR Desak BUMN Intervensi Pasar Usai Harga Sawit Turun Drastis

TODAYNEWS.ID – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani mengalami penurunan tajam hingga Rp1.500 per kg setelah pemerintah mengumumkan rencana ekspor minyak sawit melalui satu pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Ironisnya kenaikan harga tersebut terjadi di tengah melonjaknya harga minyak goreng akhir-akhir ini. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran besar di kalangan petani sawit, mengingat pendapatan harian mereka terancam merosot tajam di tengah tingginya biaya operasional pemeliharaan kebun.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Minta PAUD Diperhatikan sebagai Bagian Integral Wajib Belajar 13 Tahun

67 Dhanis Iswara

Sebagai bentuk protes dan keputusasaan atas harga yang tidak lagi menutup modal, banyak petani di berbagai wilayah penghasil sawit di Indonesia memilih untuk tidak memanen atau menjual hasil sawit mereka ke tengkulak, dan membiarkannya membusuk di pohon.

Menanggapi itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna menstabilkan harga.

“BUMN harus intervensi, terutama BUMN yang terkait dengan pengelolaan sawit dan minyak goreng. Kita harus lakukan intervensi pasar, kemudian mengambil hasil sawit petani dengan harga yang wajar,” tegas Rahmat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Baca Juga

2 hari  lalu

TNI AL Sebut Bisa Panen Dua Sampai Empat Ton Kedelai di Setiap Wilayah

57 Azis Arriadh

Rahmat menilai kehadiran negara sangat krusial dalam situasi ini, terutama untuk mengevaluasi dan memanggil para pelaku industri besar yang bergerak di sektor kelapa sawit dan minyak goreng.

“Negara harus hadir, tentu dalam hal ini negara harus hadir terutama memanggil pemain-pemain perusahaan ini. Terutama yang bermain di minyak goreng dan lain-lain, terutama yang mengambil hasil sawit selama ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Sumatra Barat I itu mengingatkan kepada para pelaku usaha agar tidak memanfaatkan momentum transisi kebijakan ini untuk mempermainkan harga di tingkat penyerapan petani.

Jika para pemain industri saat ini tetap enggan kooperatif, ia menyarankan agar pemerintah mengambil langkah progresif dengan membangun infrastruktur Pabrik Kelapa Sawit (PKS) atau pengolahan baru yang lebih berpihak pada rakyat.

“Sehingga jelas mereka ke depan mau seperti apa, mau uring-uringan seperti ini kemudian mempermainkan harga pasar atau kalau memang iya, negara juga saya pikir tidak susah untuk melakukan atau membentuk PKS-PKS yang baru ya, pabrik kelapa sawit yang pengelolaan sawit yang baru untuk menjamin harga stabilitas sawit di daerah,” pungkasnya.