DPR Tekankan Hilirisasi dan Swasembada Pangan Harus Berdanpak pada Peningkatan Kesejahteraan Petani

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, menegaskan bahwa arah kebijakan pertanian nasional harus benar-benar terfokus pada peningkatan kesejahteraan petani, bukan hanya mengejar target produksi pangan semata.

Hal itu disampaikan Slamet saat menyoroti pagu indikatif Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama pemerintah bersama Komisi IV DPR RI baru-baru ini.

Baca Juga

3 hari  lalu

FPN Minta Prabowo Bebaskan Aktivis Kemanusiaan dan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel

177 Asep Awaludin

Menurut Slamet, Komisi IV DPR RI sangat mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan, program makan bergizi, ketahanan energi, hilirisasi, serta peningkatan kesejahteraan petani sebagai prioritas pembangunan nasional.

“Kami mengapresiasi arah kebijakan Presiden yang memberikan perhatian besar terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Namun yang harus dipastikan adalah bagaimana kebijakan tersebut benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan petani di lapangan,” kata Slamet.

Legislator Fraksi PKS itu juga menyoroti target peningkatan indeks kesejahteraan petani dari 0,7731 pada tahun 2026 menjadi 0,8038 pada tahun 2027.

Baca Juga

4 hari  lalu

Gerindra Tegaskan Pidato Prabowo soal Dolar di Nganjuk Dipotong Pihak Tak Bertanggung Jawab

85 Dhanis Iswara

Menurutnya, target tersebut harus diikuti dengan desain program dan anggaran yang konkret serta berdampak langsung terhadap pendapatan petani.

Sebab jangan sampai biaya produksi yang tinggi namun harga jual hasil panen rendah dan akses pasar terbatas, sehingga serapan hasil pertanian belum optimal, dan hilirisasi belum berjalan baik.

“Jangan sampai orientasi kebijakan masih dominan mengejar peningkatan produksi, sementara kesejahteraan petani berjalan stagnan,” ujarnya.

Slamet juga mengungkapkan bahwa petani saat ini menghadapi tekanan biaya produksi yang semakin berat, mulai dari kenaikan harga sarana produksi pertanian, biaya logistik, hingga mahalnya berbagai input budidaya.

Bahkan, menurutnya, terdapat indikasi sebagian petani mulai mengurangi penggunaan sarana produksi tertentu karena keterbatasan kemampuan ekonomi.

“Kami juga menerima berbagai kekhawatiran dari lapangan terkait dugaan maraknya pupuk palsu yang berpotensi menurunkan produktivitas sekaligus merugikan pendapatan petani. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang serius karena persoalan ini sangat merugikan petani,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta Kementerian Pertanian menjelaskan secara rinci program prioritas yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara terukur.

Diketahui, pagu indikatif Kementerian Pertanian Tahun 2027 sebesar Rp23,23 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp9,62 triliun dialokasikan untuk anggaran dasar wajib, sementara ruang efektif program prioritas sekitar Rp13,61 triliun.

“Kami ingin mengetahui program mana yang diproyeksikan mampu meningkatkan kesejahteraan petani hampir 4 persen hanya dalam satu tahun. Yang lebih penting, peningkatan itu harus nyata dirasakan petani melalui peningkatan pendapatan riil, bukan sekadar angka administratif dalam laporan,” tutupnya.