Wacana Kenaikan HET Minyakita, Pengamat Soroti Kinerja Zulhas

TODAYNEWS.ID – Wacana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng bersubsidi Minyakita oleh pemerintah menuai sorotan tajam di tengah melonjaknya harga minyak goreng non subsidi.

Pengamat politik Citra Institute Efriza, menilai kondisi tersebut membuktikan bahwa Pemerintah tidak punya perencanaan matang dalam menghadapi kondisi lonjakan ekonomi yang semakin menyulitkan kehidupan masyarakat.

Baca Juga

2 hari  lalu

Ratusan Karyawan Krakatau Osaka Steel Kena PHK, DPR: Potensi Meluas ke Sektor Industri Strategis Lainnya

76 Dhanis Iswara

Menurutnya tekanan dalam tata kelola ekonomi pangan dan energi domestik saat ini, memperlihatkan lemahnya pengendalian distribusi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Ia pun menyoroti kiprah Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai pencetus Minyakita saat masih menjadi Menteri Perdagangan (Mendag).

Menurutnya posisi Zulhas yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan, juga terkesan lepas tangan terhadap wacana kenaikan minyak goreng yang semakin tak terkontrol.

Baca Juga

4 hari  lalu

Hampir 4 Juta Anak Indonesia Putus Sekolah, Komisi X Tekankan Akses dan Afirmasi Pendidikan

57 Dhanis Iswara

“Ini juga menunjukkan Zulhas sebagai Menko Pangan memang tidak punya strategi menghadapi berbagai permasalahan terkait menstabilkan harga dalam pangan maupun kebutuhan pokok masyarakat,” kata Efriza pada Senin (11/5/2026).

“Kondisi ini akan dinilai oleh publik kegagalan Zulhas sebagai Menko Pangan, sekaligus merembes kepada kegagalan kinerja kementerian perdagangan,” tambah Efriza.

Ia menilai, kebijakan yang diambil Zulhas justru akan semakin mencekik ekonomi rakyat. Padahal, Indonesia menyandang status sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia.

“Kegagalan Zulhas menunjukkan ironi akan pernyataan Indonesia sebagai satu produsen kelapa sawit terbesar dunia, tetapi kapasitas Zulhas dalam menjaga kestabilan harga minyak goreng domestik malah karut marut,” tukasnya.

Menurutnya, ketika harga Minyakita yang seharusnya bersubsidi atau dikendalikan oleh pemerintah, namun fakta di lapangan justru mengungkap harga Minyakita sudah tak sesuai dengan HET sebelum terjadi rencana kenaikan.

“Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pengawasan pasar, rantai distribusi, dan ketidakberdayaan menyelesaikan kemungkinan adanya permainan spekulan,” lanjut Efriza.

Oleh karena itu, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka masyarakat bawah yang paling terdampak karena daya beli masyarakat semakin tertekan seiring dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.

Untuk itu, kata Efriza, pemerintah seharusnya fokus dalam memperbaiki tata niaga minyak goreng ketimbang mengambil langkah untuk menaikkan HET.

“Pemerintah semestinya melakukan kerja nyata dengan fokus untuk memperbaiki tata niaga minyak goreng dari hulu ke hilir, bukan malah memilih alternatif kebijakan menaikkan HET, sebab makin mempersulit ekonomi masyarakat,” pungkasnya.