Tren Pertumbuhan Ekonomi Nasional Harus Berdampak pada Penyerapan Tenaga Kerja

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak, mengingatkan pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja seiring pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama tahun 2026.

Menurutnya tren pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih bergerak positif. Namun, ia meminta para menteri ekonomi untuk tetap mewaspadai tekanan yang dirasakan dunia usaha di tengah tren peningkatan pertumbuhan tersebut.

Baca Juga

13 jam  lalu

Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,61%, Prabowo Intruksikan Jaga Tren Positif

45 Dhanis Iswara

“Pertumbuhan ekonomi tentu penting, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat melalui penyerapan energi kerja, peningkatan daya beli, dan keberlangsungan usaha,” ujar Amin dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Amin juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai peringatan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terkait potensi PHK di sejumlah sektor industri dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari tekstil, plastik, elektronik, otomotif, hingga semen.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sepanjang Januari hingga Maret 2026 terdapat 8.389 pekerja terkena PHK. Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, disusul Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Baca Juga

8 jam  lalu

Jaga Kepercayaan Investor, OJK Siapkan Strategi Hadapi Tekanan Global

37 Dhanis Iswara

Menurut Amin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih menghadapi tantangan serius di tingkat industri dan ketenagakerjaan.

Ia menjelaskan, selain bertumpu pada konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 masih banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81 persen.

Oleh karena itu, Amin mengingatkan lagi, bahwa pentingnya pertumbuhan yang berbasis sektor produktif dan aktivitas dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan.

“Stimulus pemerintah memang penting untuk menjaga momentum perekonomian. Tetapi ke depan, penguatan sektor industri dan dunia usaha harus menjadi perhatian utama agar pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, Amin mendorong pemerintah untuk mempercepat penerapan kebijakan ekonomi biaya rendah guna meningkatkan daya saing industri nasional.

Ia menilai tingginya biaya energi, logistik, serta berbagai hambatan non-produktif seperti pungutan liar masih menjadi beban serius bagi dunia usaha.

“Kalau biaya usaha tinggi, industri akan kesulitan berekspansi dan penyerapan tenaga kerja ikut melambat. Ini yang harus segera dibenahi bersama,” ujarnya.

Selain itu, Amin menilai pola investasi yang kini lebih dominan masuk ke sektor modal padat juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, investasi saat ini relatif lebih kecil dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan beberapa tahun lalu.

Ia mencontohkan, investasi Rp1 triliun pada satu dekade lalu mampu menyerap sekitar 3.000 pekerja, sedangkan saat ini rata-rata hanya sekitar 1.200 hingga 1.300 pekerja.

Lebih jauh, Amin juga meminta pemerintah daerah lebih aktif menciptakan iklim investasi yang sehat melalui penyederhanaan regulasi, kepastian hukum, keamanan usaha, dan pemberian insentif yang tepat sasaran.