Pengiriman PMI ke Timur Tengah Dihentikan, Komisi IX Minta Pemerintah Cari Solusi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendukung rencana pemerintah untuk menunda sementara waktu pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah.

Netty menilai, langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah sudah tepat lantaran perlindungan terhadap PMI harus menjadi prioritas, terutama dalam situasi perang di kawasan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Peringati HUT ke-18 Tahun, Bawaslu Gelar Call for Paper untuk Dorong Penguatan Demokrasi Berintegritas

59 Dhanis Iswara

“Keselamatan pekerja migran harus menjadi pertimbangan utama. Dalam situasi konflik, risiko yang dihadapi tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis,” ujar Netty dalam keterangan yang diterima, pada Jumat (10/4/2026)

Namun demikian, Netty menekankan bahwa kebijakan moratorium atau penundaan sementara perlu disertai dengan langkah mitigasi yang komprehensif agar tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi calon pekerja migran.

“Jika moratorium diberlakukan, pemerintah perlu menyediakan alternatif penempatan di negara yang lebih aman, sehingga peluang kerja bagi masyarakat tetap terbuka,” jelasnya.

Baca Juga

8 jam  lalu

Komisi V DPR Desak Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera Barat

30 Akbar Budi

Netty juga menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan eskalasi konflik, termasuk dalam hal bantuan dan perlindungan bagi PMI yang saat ini masih berada di kawasan Timur Tengah.

“Langkah evakuasi, pendampingan, serta layanan psikologis bagi PMI harus dipastikan berjalan optimal dan mudah diakses,” tegasnya.

“Kementerian P2MI perlu terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta melibatkan DPR dalam setiap pengambilan strategi kebijakan agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif,” tambahnya.

Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS itu berharap setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan keseimbangan antara aspek perlindungan dan kemiskinan ekonomi para pekerja migran.

“Kita ingin memastikan bahwa negara hadir dalam melindungi pekerja migran, sekaligus tetap membuka peluang kesejahteraan bagi mereka secara berkelanjutan,” katanya.