Hasto Tanggapi Wacana Kembalikan UU KPK: Integritas Harus Jadi Fondasi

TODAYNEWS.ID — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, merespons usulan agar Undang-Undang KPK dikembalikan seperti sebelum perubahan. Ia menekankan pemberantasan korupsi merupakan amanat reformasi yang harus terus diperkuat.

Menurut Hasto, seluruh partai memiliki tanggung jawab dalam memperkuat pelembagaan agenda antikorupsi. Ia menyebut penguatan itu harus berjalan secara konsisten.

Baca Juga

3 hari  lalu

Indeks Korupsi Indonesia Merosot, DPR: Ini Sangat Buruk

72 Dhanis Iswara

“Pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi sehingga seluruh partai memberikan dukungan pelembagaan. Kami juga secara proaktif merancang kurikulum pemberantasan korupsi untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya dan telah menggelar beberapa FGD,” ujar Hasto kepada wartawan.

Ia menyampaikan pernyataan itu usai menghadiri acara Soekarno Run. Kegiatan tersebut digelar di kawasan GBK Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Hasto menjelaskan penguatan antikorupsi tidak hanya ditempuh melalui instrumen hukum. Ia menilai pendidikan politik dan pembentukan budaya antikorupsi di internal partai juga penting.

Baca Juga

6 jam  lalu

MAKI Kritik Sikap Jokowi soal Revisi Kembali UU KPK: Cuma Cari Muka

37 Afrizal Ilmi

Meski demikian, ia menegaskan ketegasan aturan tetap menjadi faktor utama. Ia menilai aparat penegak hukum harus berada di bawah standar integritas yang tinggi.

Hasto mencontohkan praktik di negara-negara Skandinavia dan Singapura yang menerapkan standar ketat. Ia menyebut tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.

“Intinya, jika kita belajar dari negara-negara Skandinavia dan Singapura, ketentuan bagi aparat penegak hukum sangat keras. Dari hulu ke hilir tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atas nama hukum maupun keadilan,” ujarnya.

Ia menilai prinsip integritas aparat harus menjadi fondasi dalam pembahasan revisi UU KPK. Prinsip tersebut dinilai menentukan efektivitas pemberantasan korupsi.

Hasto juga menegaskan sikap partainya terkait peran KPK. Ia memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap harus menjalankan fungsi khususnya.

“PDI Perjuangan sepakat bagaimana KPK menjalankan fungsi yang sangat khusus dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya. Ia menyebut fungsi tersebut perlu difokuskan pada kasus-kasus strategis.

Menurut Hasto, sejumlah sektor harus menjadi prioritas, seperti kejahatan perpajakan, illegal logging, illegal fishing, dan korupsi berskala besar. Ia menyebut praktik giant corruption juga perlu menjadi perhatian serius.

Selain itu, PDIP mendorong keberadaan penyidik independen di tubuh KPK. “Penyidik yang independen penting, tetapi peran Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme check and balances terhadap fungsi penyidikan di KPK,” pungkasnya.