KPK Dalami Pengaturan Lelang Proyek DJKA, Ketua Kadin Surakarta Diperiksa

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Surakarta Ferry Sephta Indrianto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kementerian Perhubungan wilayah Jawa Timur.

Penyidik mendalami kronologi proses pengaturan pelaksanaan lelang proyek tersebut.

Baca Juga

1 jam  lalu

JPU Tegaskan Bukti Digital Diakui Terdakwa dalam Sidang Suap Hakim Marcella Santoso dkk

20 Afrizal Ilmi

“Pemeriksaan para saksi dalam perkara DJKA untuk wilayah Jawa Timur, soal kronologi proses pengaturan pelaksanaan lelang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (12/2/2026).

Budi menyampaikan Ferry diperiksa pada Rabu (11/2/2026). Pemeriksaan berlangsung di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Ferry hadir dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta atau kontraktor. Penyidik mengaitkan pemeriksaan itu dengan perkara yang menjerat tersangka tertentu.

Baca Juga

6 hari  lalu

KPK Kembali OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Komisi III: Lahan Basah yang Rentan Penyimpangan

99 Dhanis Iswara

“Dalam perkara ini, saksi FER sebagai kontraktor. Pemeriksaan ini untuk tersangka saudara SDW (Sudewo),” tandas Budi.

Dalam kasus DJKA, KPK telah menetapkan dan menahan puluhan tersangka. Penetapan itu mencakup tersangka individu maupun korporasi.

Salah satu tersangka adalah Bupati Pati nonaktif Sudewo. Ia menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi V DPR periode 2019-2024.

KPK juga berencana memanggil seluruh anggota Komisi V DPR periode 2019-2024. Termasuk di antaranya Ketua Komisi V Lasarus yang diduga menerima aliran uang dari perkara tersebut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023. OTT berlangsung di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang. Perubahan nama tersebut terjadi setelah OTT dilakukan.

Perkara dugaan korupsi ini terkait sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Proyek itu tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Proyek yang dimaksud meliputi pembangunan jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua supervisi di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pelaksanaannya, diduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan tender. Dugaan tersebut kini masih didalami dalam penyidikan KPK.