MAKI Dorong Menkeu Bersih-bersih Pajak dan Bea Cukai Usai OTT KPK

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta pihak Bea Cukai.

Menyikapi hal tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pembenahan menyeluruh di dua institusi tersebut.

Baca Juga

6 hari  lalu

KPK Periksa Orang Kepercayaan Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB

126 Afrizal Ilmi

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai praktik korupsi di sektor Pajak dan Bea Cukai masih marak terjadi. Ia bahkan menyebut OTT berpotensi terjadi di banyak perwakilan kedua instansi itu.

“OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai potensi dapat itu ada, karena memang dugaan korupsi itu terlalu banyak,” kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Boyamin juga mengungkap pengalamannya melaporkan berbagai kasus penyelundupan. Laporan tersebut mencakup kendaraan hingga barang-barang mewah yang diduga masuk secara ilegal.

Baca Juga

1 hari  lalu

Paulus Tannos Ajukan Praperadilan, Kasus Korupsi e-KTP Kembali Mengemuka

64 Afrizal Ilmi

Menurutnya, kondisi Bea Cukai dan Pajak saat ini menunjukkan persoalan serius. Ia menilai kedua institusi tersebut belum sepenuhnya dibenahi.

“Nah itu tunjukkan memang bea cukai dan pajak sedang tidak baik-baik saja, dan dugaan saya belum mampu benahi itu, sehingga masih banyak kenakalan-kenakalan, penyelundupan masih banyak,” ucapnya.

Boyamin menyebut wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencopot seluruh pimpinan Pajak dan Bea Cukai menjadi relevan. Ia menilai langkah tegas dibutuhkan untuk memutus praktik korupsi yang berulang.

“Kalau sampai Pak Purbaya mimpin mau copot semuanya itu ada benarnya,” ujarnya.

Ia menegaskan pembenahan struktural saja tidak cukup tanpa penindakan hukum. Oleh karena itu, Boyamin menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK melakukan OTT.

“Makanya harus ada penindakan, saya dukung KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai,” tuturnya.

Ia menilai penindakan penting agar menimbulkan efek jera. Tanpa penegakan hukum, pelanggaran akan terus dianggap sebagai risiko biasa.

“Kalau tak ada penindakan orang tak akan takut, sehingga nanti orang pikirnya hanya apes saja,” katanya.

Boyamin berharap OTT dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, langkah tersebut harus dibarengi tindakan tegas dari pimpinan kementerian.

“Nah kalau OTT diseringkan mereka akan ada pembenahan, dan ini harus dibarengi Pak Purbaya, merumahkan orang-orang nakal itu ya dirumahkan beneran saja,” sambungnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tiga orang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono. “Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta,” kata Budi, Rabu (4/2/2026).

Selain di Banjarmasin, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai di Jakarta. KPK menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan urusan impor yang sedang diselidiki.