KPK Gelar OTT di Kantor Bea Cukai Jakarta, Dua Operasi Berbeda Digelar Hari Ini

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Operasi tersebut berlangsung di kantor Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Informasi OTT itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. “Bea-Cukai Jakarta,” ujar Fitroh kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

Harga Tanah di Bali Menggila, Komisi III Soroti Skema Investasi Nominee

91 Dhanis Iswara

Fitroh belum mengungkap jumlah pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Ia juga belum menjelaskan kasus yang melatarbelakangi OTT di lingkungan Bea dan Cukai.

KPK menegaskan bahwa OTT di Jakarta merupakan operasi yang berbeda dengan OTT lain yang digelar pada hari yang sama. Selain Jakarta, KPK juga melakukan OTT di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“Jadi hari ini ada dua OTT, satu Banjarmasin, yang kedua Jakarta. Beda kasus,” tutur Fitroh. Kedua operasi tersebut dilakukan secara terpisah dan tidak saling berkaitan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Rumah Siti Nurbaya Digeledah Kejagung, Diduga Terkait Alih Fungsi Lahan

147 Afrizal Ilmi

Dalam OTT di Banjarmasin, KPK menyasar sektor perpajakan. Operasi itu berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin.

Informasi OTT di Kalimantan Selatan juga dibenarkan langsung oleh Fitroh Rohcahyanto. “Benar, [OTT] di Kalsel,” ujarnya melalui pesan tertulis, Selasa (4/2).

Fitroh memastikan OTT di Banjarmasin berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Hingga kini, KPK masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.

Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Saat ini, seluruh pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa.

OTT di Jakarta dan Banjarmasin menambah daftar operasi senyap KPK di sektor penerimaan negara. Sebelumnya, KPK juga menggelar OTT di Jakarta Utara pada 11 Januari 2026.

Dalam OTT di Jakarta Utara tersebut, KPK mengamankan delapan orang. Salah satunya adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara berinisial DWB.

Selain DWB, KPK juga mengamankan sejumlah pejabat pajak lainnya. Mereka antara lain HRT selaku Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan serta AGS sebagai Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi.

Dari unsur swasta, KPK mengamankan ABD yang berprofesi sebagai konsultan pajak. Selain itu, PS selaku Direktur SDM dan PR PT WP, EY sebagai staf perusahaan, serta ASP sebagai pihak swasta turut diamankan.

KPK menegaskan komitmennya untuk terus menindak praktik korupsi di sektor perpajakan dan kepabeanan. Penindakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga integritas sistem penerimaan negara.