Angin Segar untuk Literasi, Jateng Dapat DAK Nonfisik Rp17,6 Miliar

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp17,6 miliar untuk perpustakaan tahun 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, bahwa anggaran tersebut merupakan amanah besar yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan berintegritas.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Sumarno Minta Sekda se- Jateng Perhatikan Penuh Tata Kelola Koperasi Merah Putih

1163 Yunita

“Besar atau kecilnya anggaran itu sama-sama amanah. Semua harus dipertanggungjawabkan,” ujar Sumarno saat memberikan keynote speech sekaligus membuka Acara Harmonisasi Program Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertema Ngopeni Nglakoni Arsip dan Literasi Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang.

Ia mengungkapkan, salah satu tantangan utama saat ini adalah masih rendahnya niat baca masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan DAK Nonfisik untuk perpustakaan diharapkan dapat memperkuat program peningkatan literasi di Jawa Tengah.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan Jawa Tengah, khususnya melalui penguatan literasi.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Pendaki Hilang di Bukit Mongkrang Belum Ditemukan, Sekda Jateng Cek Langsung Upaya Pencarian

1183 Yunita

“DAK ini merupakan bagian dari program pusat yang dilaksanakan di daerah. Maka harus menjadi sarana penyelarasan program dari Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional dengan program daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, secara simbolis DAK Nonfisik sektor perpustakaan diserahkan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Aminudin Aziz, kepada Sekda Jateng Sumarno, didampingi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, serta Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI mengatakan, Aminudin Aziz mengatakan, skema penentuan DAK Nonfisik tahun 2026 mengalami perubahan. Jika sebelumnya berbasis proposal, kini lebih mengedepankan aspek keadilan fiskal.

“Kebijakan ini kami ambil agar keadilan benar-benar dirasakan. Jangan sampai daerah yang tidak terakreditasi dan tidak punya anggaran justru tidak bisa menjalankan kegiatan apa pun,” ucap Aminudin.